KETIK, SURABAYA – Kamar Dagang serta Industri( Kadin) menekan pemerintah untuk melaksanakan revisi industri hulu di Indonesia. Perihal ini wajib dicoba supaya terbentuk kemandirian bangsa yang seutuhnya serta tidak semu, tercantum dalam penerapan kebijakan Tingkatan Komponen Dalam Negara( TKDN).
Pimpinan Pokja TKDN Kadin Indonesia Achmad Widjaja berkata, sepanjang ini, sebagian besar industri dalam negara bergerak di sisi tengah ataupun produk antara serta sisi hilir ataupun produk benda jasa, sedangkan di sisi hilir masih belum banyak yang tersentuh.
Dampaknya, kebijakan TKDN yamg digaungkan pemerintah seakan seakan semu sebab sebagian besar produk hulu yang dibutuhkan masih impor.
"Karena TKDN kita banyak yang TKDN reka, bukan TKDN asli. Kalau benar-benar ingin masuk ke TKDN, industri hulu harus diperbaiki, industri antara harus diperbaiki dan hilirnya juga diperbaiki. Karena sejauh ini hanya induatri hilir yang digarap," tandas Achmad Widjaja.
Dalam acara Business Gathering dengan tema "Optimalisasi penggunaan produk TKDN dalam mendukung produktifitas industri nasional" Surabaya, Kamis (9/2).
Dalam pelaksanannya, pemerintah wajib bersinergi dengan pengusaha sebab optimalisasi industri hulu tidak dapat cuma dikerjakan oleh pihak swasta saja.
Sinergi kokoh dibutuhkan sebab besarnya kapital serta panjangnya jangka waktu investasi yang diperlukan. Sedangkan keuntungan yang didapatkan kecil.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto bahwa keinginan Presiden Joko Widodo untuk memperbesar serapan TDKN sudah cukup baik.
Selain mendorong seluruh kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota untuk membeli produk dengan TKDN minimal 40 persen, Jokowi juga telah memerintahkan seluruh BUMN untuk melakukan pengadaan barang yang ber-TKDN.
"Kadin sebagai organisasi pengusaha akan mengawasi pelaksanannya, dalam proyek APBN, APBD ataupun proyek yang dikerjakan oleh BUMN. Karena jika ini betul-betul dilaksankan akan berdampak positif pada naiknya investasi yang masuk Indonesia karena adanya tuntutan TKDN," ujarnya.
Keinginan agar pemerintah serius masuk di industri hulu juga diamini oleh Kepala Pusat Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari.
Nila mengatakan bahwa pemerintah saat ini berharap bahan mentah tidak diekspor karena ingin menciptakan kemandirian ekosistem industri dalam negeri.
"Tujuannya untuk kemandirian. Kalau hulu ada, kita mandiri dan berdikari. Sehingga ketika ada gejolak di global kita sudah mandiri. Ini harus betul-betul dipetakan kembali dan dibahas lagi," katanya.
Untuk realisasi transaksi Produk Dalam Negeri (PDN) melalui belanja modal APBN dan APBD tahun 2022, Nila mengatakan mencapai Rp 400 triliun atau sekitar 40 persen dari total belanja modal APBN dam APBD 2022 yang mencapai Rp 1.000 triliun.
"Ini belum anggaran belanja di instansi dan lembaga lainnya seperti untuk sosial dan bencana. di tahun ini, target kami realisasi belanja modal pemerintah dan BUMN naik menjadi Rp 500 triliun," pungkasnya.(*)
