KETIK, SIDOARJO – Perhelatan Pemilu Legislatif 2024 bakal berlangsung 14 Februari 2024. Tinggal sekitar 6 bulan lagi. Para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) sudah tebar pesona di Kabupaten Sidoarjo. Poster-poster maupun gerakan politik mereka telah terasa di masyarakat.
Pengamat politik dan pemerhati kebijakan publik Nanang Haromain menantang para bacaleg tersebut. Misalnya, para politikus yang belum duduk di kursi lembaga legislatif. Janji-janji sudah cukup mereka tebar. Masyarakat Sidoarjo telah kenyang dengan janji-janji politik.
Ada yang jauh lebih penting. Bagaimana menunjukkan karya nyata kepada masyarakat Sidoarjo. Baik sumbangsih pemikiran, pengabdian, maupun bukti pembangunan yang telah dilakukan.
”Saat inilah waktu tepat untuk menunjukkan pembuktian,” ungkap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo tersebut.
Tantangan serupa juga ditujukan untuk para bacaleg yang saat ini menjabat di DPRD Sidoarjo. Ini lebih penting lagi. Sebab, bacaleg dari para legislator ini telah mendapatkan kesempatan untuk berkarya. Sudah merasakan ”kursi empuk” di Parlemen Sidoarjo.
Para wakil rakyat ini, lanjut Nanang, harus mampu menunjukkan bukti kinerjanya sebagai anggota legislatif. Unjuk kinerja itu merupakan upaya ”tebar pesona” yang paling nyata. Bagaimana kinerja kedewanan mereka selama ini.
”Apa hasil nyatanya selama duduk di parlemen sehingga mereka layak dipilih kembali,” papar alumnus Fisipol UGM tersebut.
Apa kinerja yang bisa dinilai? Nanang menyebutkan, misalnya kinerja fungsi legislasi. Berapa jumlah peraturan daerah (perda) yang mereka hasilkan selama 5 tahun terakhir. Ukuran kuantitas ini kelihatannya mudah dilihat. Tapi, nilainya sangat penting di mata publik Sidoarjo.
”Tidak salah masyarakat bertanya, berapa perda yang diselesaikan sekaligus dampak positifnya bagi Sidoarjo,” tegas Nanang yang juga mantan komisioner Panwaslu Sidoarjo itu.
Selain kinerja legislasi, lanjut Nanang, kinerja para bacaleg yang kini menjabat juga dapat dicermati dari kapasitas dan kapabilitas mereka dalam menjalankan fungsi budgeting (penganggaran). Bagaimana anggaran daerah digunakan untuk menelurkan program-program yang bermanfaat bagi publik. Aspirasi masyarakat Sidoarjo disuarakan dalam bentuk program yang dibutuhkan dan anggaran yang cukup.
”Jangan sekadar mengamini program eksekutif saja,” tegasnya.
Fungsi controlling (pengawasan) pun sekaligus bisa dilakukan dan diukur. Bagaimana para legislator mengawasi dan mengukur kinerja penggunaan anggaran oleh Pemkab Sidoarjo sebagai lembaga eksekutif. Seberapa besar manfaatnya bagi penduduk dan warga Sidoarjo.
”Ukurannya bukan bagaimana anggaran di sekretariat dewan bermanfaat bagi anggota DPRD sendiri,” ungkap Nanang.
Sampai saat ini, lanjut dia, belum ada parameter yang benar-benar jelas dan pasti untuk mengukur kinerja anggota DPRD. Perlu ada model pengukuran berbasis akademis terhadap fungsi-fungsi lembaga legislatif. Dengan begitu, kinerja mereka bisa dinilai secara objektif oleh berbagai kalangan di Sidoarjo.
”Bagaimana sebenarnya fungsi mereka sebagai representasi rakyat di parlemen,” tambahnya.
Hasil penilaian tersebut bisa menjadi parameter kepercayaan publik terhadap wakil mereka di lembaga DPRD Sidoarjo. Sejak dilantik sampai selesai masa pengabdiannya dalam satu periode. Kalau perlu, setiap tahun ada evaluasi yang jelas dan terukur.
”Kalau kepercayaan publik naik, itu berarti masyarakat mengapresiasi wakil mereka di lembaga DPRD,” ujar Nanang Haromain. (*)
