KETIK, MALANG – Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Hidayatul Mubtadi'in sudah kali kedua jalin kerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Saat ini BPIP tengah mencanangkan konsep Ekonomi Pancasila untuk diterapkan oleh masyarakat.
Sosialisasi pun gencar dilaksanakan, salah satunya kepada Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in. Menurut Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, BPIP, Kemas Akhmad Tajuddin, saat ini Ekonomi Pancasila dalam oroses finalisasi draft RUU.
"Ekonomi Pancasila akan kita buat dan rancang Undang-Undangnya. Mudah-mudahan DPR bisa mempercepat proses pembentukan UU Ekonomi Pancasila. Naskah akademik sudah dibuat dan draft RUU sedang finalisasi," ujarnya pada Sabtu (15/7/2023).
Jika RUU Ekonomi Pancasila telah disahkan, maka akan memperkuat dasar hukum dalam pengimplementasian. Kemas mengharapkan pada tahun 2023 RUU tersebut dapat segera disahkan.
"Dengan RUU ini maka Ekonomi Pancasila sudah punya dasar hukum yang kuat. Kalau selama ini Ekonomi Pancasila kan lebih banyak diwacanakan, belum diwujudkan dalam dasar hukum yang kuat. Target 2023 RUU Ekonomi Pancasila bisa disahkan dan jadi dasar hukum untuk melakukan aktivitas perekonomian," jelasnya.
Sementara itu, Ketua YPI Hidayatul Mubtadi'in Kota Malang, Nur Laila menjelaskan bahwa para santri mencoba menghidupkan perekonomian pesantren. YPI Hidayatul Mubtadi'in telah mengembangkan beberapa produk melalui digitalisasi yang melibatkan siswa dan santri. Mulai dari hasil karya seni lukis, desain grafis, hingga produk makanan seperti kopi racik.
"BPIP kan mencanangkan Sistem Pancasila melalui Pesantren. Kami sendiri sudah punya produk, hasil dari siswa san santri. Kami kerja sama dengan wali murid, alumni, untuk membangun sistem distribusi Ekonomi Pancasila. Santri dijadikan distributor, reseller, untuk usaha yang dimiliki. Santri ini juga dididik menjadi produsen dari produk yang mereka miliki," jelas Laila.
Laila menjelaskan, peran BPIP pada kolaborasi ini adalah memberikan arahan dan panduan tentang cara Ekonomi Pancasila berkembang di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar. Mengingat selama ini sudah banyak wali murid memberikan pelatihan pembuatan produk kepada santri.
"Kita ada sistem MOU kerjasama tertulis dengan pihak UMKM. Pembagiannya nanti bagi hasil karena kita sistemnya juga syariah. Jadi bukan sistem persentasi lagi," tambahnya.
YPI Hidayatul Mubtadi'in sendiri memiliki berbagai lembaga pendidikan. Mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), hingga Pondok Pesantren (Ponpes). Namun hanya 24 siswa atau santri kompeten dari MTS dan MA yang terlibat pada usaha tersebut.
"Kita juga terintegrasi dengan program One Pesantren One Product (OPOP) dari Gubernur Jawa Timur. Kita juga termasuk salah satu peserta dan binaan OPOP," ujarnya.
Senada, Anggota DPR RI Dapil Malang Raya M Hasanuddin Wahid yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan siap mengawal proses finalisasi draft RUU Ekonomi Pancasila.
"Kami siap mengawal RUU segera disahkan,karena kami yakin Ekonomi Pancasila ini sangat pas di era saat ini dengan gempuran teknologi dan pasca pandemi," kata Cak Udin, sapaan akrab Hasanuddin Wahid, yang juga Sekjen DPP PKB itu. (*)
