KETIK, MALANG – Iwan Kurniawan secara resmi telah dilantik menjadi Pj Wali Kota Malang yang baru, menggantikan Wahyu Hidayat. Serah terima jabatan dan pelantikan tersebut dilakukan Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu, (10/8/2024) malam.
Iwan yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Bupati Lebak, juga merupakan Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Republik Indonesia. Setelah dilantik, Iwan akan bertugas menyelesaikan pekerjaan rumah di Kota Malang.
Diketahui bahwa masa jabatannya sebagai Pj Wali Kota Malang akan berlangsung selama satu tahun dan berhenti hingga terpilihnya Wali Kota Malang definitif usai Pilkada 2024. Iwan Kurniawan juga dilantik bersamaan dengan Pj Bupati Magetan yang baru.
Tak hanya pelantikan Iwan Kurniawan selaku Pj Wali Kota Malang, Septiana Iwan Kurniawan juga dilantik sebagai Pj Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Malang.
Pj Wali Kota Malang yang baru, diberikan tugas dalam memfasilitasi persiapan Pilkada 2024. Iwan juga mendapatkan amanah dalam menjaga netralitas para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Layaknya Penjabat Kepala Daerah Lainnya, Iwan diwajibkan melaporkan kinerjanya kepada Pemprov Jatim setiap tiga bulan sekali.
"Kedua Pj berpengalaman di bidang pemerintahan dan juga seorang perencana di Pemerintah Pusat. Saya senang kalau dari Pemerintah Pusat bisa berkoordinasi dan bisa merasakan kondisi di daerah. Khususnya sulitnya mengelola keuangan di daerah," ujar Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono,
Menurutnya saat ini Jawa Timur berada dalam kondisi yang cukup baik. Yakni dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,98 persen. Selain itu masalah kemiskinan juga mengalami penurunan cukup tinggi hingga 0,56 persen.
Kendati demikian persoalan tersebut tetap harus menjadi perhatian bagi Pj masing-masing daerah, terutama Kota Malang. Pj terlantik juga diberikan amanah untuk penurunan stunting yang ditargetkan mengalami penurunan.
"Termasuk pernikahan dini juga jadi PR kita bersama. Dalam waktu 5-6 bulan ini PR kita berat tapi saya percaya karena sudah terbiasa menjadi Pj maka kami tidak banyak mengingatkan. Paling tidak Purna Pj melakukan transfer program," lanjutnya.
Selama menjalankan tugas dan wewenang, Pj Wali Kota Malang tidak diperkenankan melakukan pengisian jabatan dan mutasi pegawai. Pj tidak dapat membatalkan maupun mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan Pj sebelumnya.
Tak hanya itu Pj juga tidak boleh melakukan pemekaran daerah, serta membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan sebelumnya kecuali atas persetujuan Mendagri RI.
"Seorang Pj dibatasi dengan kewenangannya, tidak sama dengan bupati atau wali kota meskipun fasilitas sama. Tidak boleh membuat gebrakan baru yang tidak sejalan dengan Pj lama dan tidak boleh mengubah aturan karena memang kinerjanya kurang dari 6 bulan," tegasnya. (*)
