KETIK, SURABAYA – Untuk mengisi kekosongan di beberapa instansi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali mengangkat 3.525 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan ini merupakan hasil saringan pada seleksi tahun 2022 lalu.
Gubernur Khofifah mengatakan kepada para PPPK untuk bekerja keras dan saling berkolaborasi agar dapat untuk mewujudkan birokrasi yang kompetitif dan berprestasi menuju Indonesia Emas 2045.
Dirinya menekankan untuk menjaga prestasi yang telah dicapai oleh Pemprov Jatim dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Semua prestasi yang didapatkan adalah hasil kerja keras dan gotong royong semua pihak, dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.
Gubernur Khofifah berfoto dengan sejumlah PPPK di Graha Unesa, Senin (21/8/2023).(Foto: Husni Habib/Ketik.co.id)
"Sekali lagi saya tekankan, sinergi dan kolaborasi. Mudah-mudahan tambahan 3.525 PPPK ini menambah penguatan di semua sektor," terang Khofifah, di Graha Unesa, Surabaya, Senin (21/8/2023).
Dari 3.525 tenaga PPPK yang telah diangkat, sebanyak 919 formasi merupakan tenaga kesehatan, 260 tenaga teknis, dan 2.408 tenaga pendidik. Namun dari jumlah tersebut masih terdapat kekosongan sekitar 286 orang.
"Jika masih terdapat formasi yang kosong, maka akan diisi peserta non ASN (selain eks THK-II) yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah," tambah Khofifah.
Sementara itu, Khofifah menyebut jumlah pegawai Pemprov Jatim sejumlah 77.930 orang yang terdiri dari CPNS 18 orang, PNS 42.018 orang dan PPPK 13.073 orang. Sedangkan pegawai Non ASN sejumlah 22.821 orang.
Jika diklasifikasikan berdasarkan generasi, jumlah pegawai yang masuk generasi milenial di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah 32% atau sebesar 17.620 orang.
Oleh sebab itu pembinaan sangat penting agar nantinya mereka dapat menjadi SDM yang kompetitif dan berprestasi. Terutama dalam menghadapi perubahan jaman, seorang pegawai harus bisa menitikberatkan kecukupan dari sisi kompetensi.
"Kita memiliki pegawai millenial yang cukup banyak, yang nantinya pada tahun 2045, merekalah yang akan menjadi pemimpin di instansi-instansi pemerintah," pungkas Khofifah.(*)
