KETIK, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengajak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memperkuat kolaborasi kedua negara dalam melawan diskriminasi kelapa sawit. Hal itu dikarenakan, produk kelapa sawit dari kedua negara masih tidak mendapat akses ke Uni Eropa.
"Saya sangat menghargai baru-baru ini dilakukan Joint Mission Indonesia-Malaysia ke Brussel. Kolaborasi semacam ini harus terus diperkuat," kata Presiden Jokowi dalam keterangan bersama PM Malaysia Anwar Ibrahim, Kamis (8/6/2023) dilansir dari Buletin TV3 Malaysia.
Indonesia dan Malaysia menyampaikan keprihatinan mengenai aturan European Union Deforestation Free Regulation (EUDR). Aturan tersebut dinilai dapat menghambat akses komoditas kelapa sawit ke pasar Uni Eropa.
Menurut Jokowi, EUDR berpotensi merugikan para petani kecil karena terbebani persyaratan penyerta regulasi tersebut. "Jangan sampai komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh Malaysia dan Indonesia didiskriminasi di negara lain," kata Jokowi.
Isu diskriminasi ini diangkat Jokowi di KTT G7 di Jepang beberapa waktu lalu. Hal ini pun mendapat apresiasi dari PM Anwar Ibrahim.
"Kami sambut baik dan saya mengucap tahniah kepada kedua menteri dalam rapat Eropa. Telah pertama kalinya satu suara Indonesia-Malaysia mempertahankan kepentingan kelapa sawit," kata Anwar.
Anwar mengatakan, meski Malaysia memiliki kepentingan yang sama, Presiden Jokowi berperan dalam memimpin perjuangan isu kepala sawit. Khususnya melalui inisiatif ketegasan Presiden Jokowi dalam berbagai forum antarbangsa.
Anwar bahkan mengaku pernah menjadi sasaran canda PM Belanda Mark Rutte yang menyebut dirinya terlibat dalam kartel baru. "Saya mula-mula tidak tangkap, ternyata istilah kartel baru itu digunakan Bapak Presiden dalam pertemuan G7 untuk mempertahankan kepentingan," kata Anwar.
Dalam pertemuan kedua pemimpin, berbagai penandatanganan Nota Kesepahaman kedua negara dicapai. Beberapa kerja sama yang telah dilakukan di antaranya antara Kepolisian Malaysia dengan Kepolisian Indonesia.(*)
