KETIK, SIDOARJO – Waswas sekolah-sekolah swasta terjawab. Hearing dengan Komisi D DPRD Sidoarjo berhasil mengeklirkan dua kecemasan. Baik soal wacana pendirian MAN di Tulangan maupun rencana pembangunan SMK negeri di Kecamatan Prambon. Keduanya belum pasti.
Dengar pendapat (hearing) itu dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dan Sekretaris Komisi D Bangun Winarso. Perwakilan sekolah-sekolah swasta hadir. Mereka didampingi oleh ketua-ketua atau pengurus MWC NU dari berbagai kecamatan. Ini kedatangan kedua mereka. Yang pertama Jumat (23/6/2023) lalu.
Pertanyaan pimpinan sekolah swasta masih sama. Pertama, adanya wacana pendirian Madrasah Aliyah Negeri (MAN) baru di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. MAN baru ini diinformasikan merupakan hasil akuisisi MA swasta di sana.
Abdillah Nasih (tengah) menerima berkas aspirasi sekolah-sekolah swasta setelah hearing dengan MKKS swasta, Dispendikbud Sidoarjo, dan Kantor Kemenag Sidoarjo pada Rabu (26/7/2023) di DPRD Sidoarjo. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)
Kedua, rencana Provinsi Jawa Timur untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kecamatan Prambon. Keduanya dikhawatirkan menggerus keberadaan sekolah-sekolah swasta yang telah ada.
Rabu (26/7/2023), dua pertanyaan tersebut terjawab. Abdillah Nasih mempersilakan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sidoarjo Moh. Arwani menanggapinya sehingga bisa didengar langsung oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta.
Dia menjelaskan, rencana pendirian MAN itu pernah ada. Namun, setelah dilakukan penilaian, ternyata sekolah itu dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan MAN. Jadi, rencana tersebut tidak dilanjutkan.”Tidak layak dari sisi jumlah siswa maupun luas lahan,” kata Arwani.
Abdillah Nasih pun meminta perdebatan tentang rencana pendirian MAN baru itu disudahi. Sebab, sudah jelas tidak ada kelanjutannya. ”Jadi, kita stop ya pembahasan soal itu,” ungkapnya diamini hadirin.
Kekhawatiran kedua menyangkut rencana pendirian SMKN di Prambon. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo Dr Tirto Adi menjelaskan, rencana tersebut masih dalam tahap feasibility study (FS). Prosesnya masih berjalan hingga akhir Agustus.
Menurut Tirto, pemerintah sangat berhati-hati dalam mendirikan sekolah. Baik eksekutif maupun legislatif. Proses FS melibatkan perguruan tinggi. Hasilnya diharapkan kredibel dan bisa diuji publik. Itu pun bisa didiskusikan secara intens. Agar lebih besar kemanfaatannya daripada kemudaratannya.”Tentu ada juga istikharah dari para kiai,” ungkapnya.
Tirto lalu menyebutkan jumlah lulusan MTs dan SMP di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah lulusan SMP negeri maupun swasta mencapai 25.422 anak. Lulusan MTs negeri/swasta 6.651 anak. Total jumlah lulusan SMP sederajat 32.073 anak.
Nah, di Kabupaten Sidoarjo, hanya ada 12 SMA negeri, 1 SMAN Olahraga, 5 SMK negeri, dan 1 MAN. Semuanya hanya mampu menyerap 6.912 siswa. Yang belum terserap masih sangat besar.”Sisanya masuk ke sekolah swasta,” katanya.
Jumlah SMA swasta 58 sekolah, SMK swasta 79, dan MA swasta 39. Jadi, sebenarnya, sangat banyak potensi yang bisa masuk ke sekolah swasta.
Dia berharap sekolah-sekolah swasta tidak meragukan komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada sekolah swasta. Pemkab Sidoarjo selalu mempertimbangkan kehidupan sekolah swasta. Meski demikian, pemerintah juga harus adil.
Sekarang era kompetisi. Sekolah swasta diharapkan terus melakukan inovasi, kreativitas, dan mengembangkan kualitas. Agar bisa maju bersama. Kalau punya ciri khas dan inovatif, masyarakat akan dengan sendirinya mencari.”Tidak perlu khawatir berlebihan,” tuturnya.
Lebih-lebih, rencana pembangunan SMK negeri itu juga didasari keinginan dari masyarakat. Masyarakat Kecamatan Prambon dan Sedati memerlukan SMK negeri di daerah mereka. Ada usul dari kepala-kepala desa dan diajukan ke provinsi. Sebab, kabupaten tidak berwenang mengurusi SMK.
Pemkab Sidoarjo kebagian tugas menyiapkan lahan. Yang membangun adalah Pemerintah Provinsi Jatim. Kemudian, dicarikan lahan di Kecamatan Prambon dan Sedati. Di Sedati sudah tersedia lahan. Namun, di wilayah Prambon, lahan masih dicari. Luasnya sekitar 2 hektare cukup untuk sekolah.
”Sudah menjadi tugas pemerintah memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan,” tegasnya.
Setelah penjelasan panjang lebar itu, Abdillah Nasih menyatakan pembahasan akan dilanjutkan lagi pada Agustus mendatang. Sambil menunggu hasil feasibility study tentang rencana pendirian SMK negeri tersebut. (*)
