KETIK, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, mengungkapkan pentingnya peran media dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Fadel mengapresiasi insan media yang telah membantu MPR mempublikasikan berita yang relevan dengan kebutuhan publik.
"Saya atas nama pimpinan MPR menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang selama ini ikut membantu MPR dalam mempublikasikan berita yang relevan itu," ujar Fadel dalam acara media gathering MPR RI 2024 dengan tema 'Media sebagai Mitra Strategis dalam Keterbukaan Informasi Publik' di Bandung, Jawa Barat (7/6/2024) malam.
Fadel lantas membagikan pengalamannya sebagai seorang wartawan yang aktif menulis sejak sekolah di ITB. Dia kemudian juga mendirikan media Warta Group, termasuk di antaranya Warta Ekonomi.
"Jadi saya sangat mengetahui permasalahan yang ada dan bagaimana mengambil keputusan untuk bangsa dan negara terutama mempublikasikan berita-berita," jelasnya.
Menyoroti kondisi saat ini di MPR, Fadel menyatakan kebutuhan akan langkah-langkah yang dapat menjadi warisan bagi penerus di MPR.
"Saat ini kita menjelang akhir bertugas, sebagai pimpinan MPR, kita merasa perlu ada sesuatu yang kita tinggalkan untuk penerus di MPR," katanya.
Dia juga mengungkapkan bahwa MPR telah mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk mantan presiden, wakil presiden, dan mantan pimpinan MPR, serta pimpinan partai dan tokoh-tokoh politik.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan terkait rencana amandemen UUD 1945. Namun demikian, Fadel juga menyampaikan bahwa upaya tersebut mengalami hambatan, terutama dalam konteks situasi pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi yang belum stabil.
"Beberapa kali kita pernah rapat dengan presiden, tetapi presiden Jokowi mengatakan keadaan tidak terlalu bagus. Kita mengalami Covid, keadaan ekonomi seperti begini jangan nanti timbul kegaduhan, maka akhirnya kami menahan diri," jelasnya.
Masa Depan Indonesia
Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menegaskan bahwa masa depan Indonesia berada di daerah. Program pembangunan Indonesia masa depan tergantung pada perkembangan pembangunan di daerah.
Apalagi saat ini infrastruktur jalan, jalan tol, bandar udara, dan pelabuhan-pelabuhan makin baik. Dengan begitu, makin terbuka akses untuk distribusi perdagangan dan logistik yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah.
"Tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya kemandirian fiskal pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ucapnya.
"Ketergantungan pemerintah daerah pada kucuran dana pembangunan dari pusat dalam bentuk dana transfer ke daerah (TKD) masih sangat tinggi," tambah Fadel.
Lebih lanjut, Fadel mengatakan pada tahun lalu, rata-rata ketergantungan seluruh daerah di Indonesia pada TKD mencapai 68% dari total pendapatan daerah.
Dalam kajian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, tingkat inovasi pemerintah daerah masih menghadapi banyak tantangan.
Hal ini bisa dilihat dari Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 (lihat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.400.10.11-6287 Tahun 2023).
Di sana terlihat masih banyak provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki kategori indeks kurang inovatif. Sebanyak 9 provinsi, 104 kabupaten, dan 10 kota masuk kategori kurang inovatif.
Padahal kata Fadel, inovasi penting untuk mempercepat kemandirian daerah. Tingkat inovasi juga menggambarkan sejauh mana jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) kepala daerah dalam mengelola pemerintahannya.
Jiwa kewirausahaan perlu dipraktikkan karena menggambarkan kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan, mengelola, dan menjalankan pemerintahan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah sendiri menurut Fadel, menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain masalah ekonomi, dinamika politik juga terus meningkat.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan makin terbuka dengan makin banyaknya saluran untuk menyampaikan aspirasi.
"Kompleksnya permasalahan itu membuat pemerintah daerah sulit bekerja sendiri. Mereka membutuhkan partner yang makin intens untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan memberikan pengawasan yang memadai untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bisa mengoptimalkan perannya," pungkasnya. (*)
