KETIK, JAKARTA – Kemiskinan rupanya masih menjadi masalah yang pelik bagi pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Indonesia bertambah menjadi 26,36 juta penduduk pada September 2022. Rasio penduduk miskin berkisar 9,57 persen pada September 2022 atau naik 0,03 persen dibandingkan Maret 2022.
Sedangkan untuk tingkat kemiskinan di Jawa Timur periode September 2022 mencapai 4,236 juta orang atau meningkat 55,22 ribu orang dibanding periode Maret 2022 silam.
Melihat angka tersebut Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur pun siap melakukan arahan yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo saat rakor yang juga dihadiri langsung oleh seluruh jajaran kepala daerah se-Indonesia serta jajaran Kapolda, Pangdam, Kajati, Kapolres, Dandim, Kajari, sampai dengan Ketua DPRD serta BPS baik tingkat provinsi maupun kab/kota.
Mulai dari masalah inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, investasi, birokrasi berdampak, APBD, TKDN, stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024, sampai dengan soal kebebasan beragama dan beribadah.
“Kami bersama seluruh jajaran Forkopimda Jatim terus melakukan kolaborasi, koordinasi dan sinergi bersama untuk menjalankan arahan Bapak Presiden Jokowi dalam menangani berbagai permasalahan tersebut,” katanya.
Khofifah mengatakan, terkait inflasi, dirinya terus meng-update data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar dari pengambilan keputusan atau kebijakan penanganan inflasi.
Dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Januari 2023, Pergerakan inflasi month-to-month di Jawa Timur pada bulan Desember 2022 mengalami inflasi sebesar 0,60 persen. Sedangkan inflasi y o y dan inflasi tahun kalender sebesar 6,52 persen.
“Dalam upaya pengendalian inflasi di Jatim, Pemprov Jatim melakukan strategi 4K. Keempat strategi tersebut adalah Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” kata Khofifah.
Strategi pertama yaitu keterjangkauan harga. Upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah yakni penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar, penguatan kerjasama antar daerah melalui kegiatan misi dagang dan investasi, serta pemantauan ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok dan posko digital satgas pangan.
Strategi kedua yakni Ketersediaan Pasokan dilakukan diantaranya dengan menyerap gabah beras petani, penyusunan pola tanam, optimalisasi, pengamanan produksi. Kemudian pengendalian ketersediaan komoditas peternakan, pembinaan dan pengawasan peternak, percepatan gerakan tanam padi di 38 kab/kota dan monitoring ketersediaan pasokan barang pokok dan penting.
Strategi ketiga yakni Kelancaran Distribusi. Program ini diantaranya dilakukan dengan memberikan subsidi angkutan kapal untuk kepulauan terluar, perbaikan dan pemeliharaan jalan, pemberian subsidi transportasi darat ketika pemberlakuan zero Over Dimension Over Load (ODOL), serta memperkuat koordinasi pengamanan stok BBM dan LPG 3kg di Jatim.
Selanjutnya strategi keempat yakni Komunikasi Efektif dilakukan dengan berbagai langkah diantaranya dengan memperkuat sinergi dan koordinasi antar stakeholder, pertemuan Kepala OPD dengan BPS membahas perkembangan inflasi di Jatim setiap minggu, serta menyediakan running text perkembangan harga barang pokok dan penting di media elektronik.
Selanjutnya, dalam menangani masalah kemiskinan ekstrem, Gubernur Khofifah telah melakukan berbagai langkah seperti program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), berbagai program bantuan sosial, serta program pemberdayaan usaha perempuan (JATIM PUSPA).
Tidak hanya itu, Pemprov Jatim sendiri telah memiliki best practice program yang selama ini telah berjalan. Seperti PKH-Plus dengan sasaran masyarakat Jatim berusia 70 tahun atau lebih dalam program PKH.
“Kami juga terus meminta Bupati/Walikota untuk terus blusukan mengecek di wilayahnya masing-masing mana yang masih ada kemiskinan ekstrem. Kami juga meminta Kepala Dinas PMD Jatim beserta Kepala Bakorwil untuk ikut menyisir wilayah-wilayah mana yang masih ada kemiskinan ekstrem,” katanya.
Selanjutnya soal penanganan stunting, Pemprov Jatim memiliki 2 macam intervensi. Yakni itervensi spesifik (bidang kesehatan) kontribusinya sebesar 30% dan intervensi sensitif (bidang non kesehatan) kontribusinya sebesar 70%. (*)
