KETIK, MALANG – Meskipun baru merilis pembukaan pendaftaran Calon Kepala Daerah (Cakada), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Malang mengaku telah mendapatkan satu orang pendaftar. Selanjutnya, PKB optimis banyak pendaftar memanfaatkan kesempatan tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Desk Pilkada DPC PKB Kota Malang, H Abdurrochman. Sejak pagi terdapat satu orang calon yang telah menunggu untuk mengisi formulir pendaftaran sebagai Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Malang.
"Tadi pagi calon tersebut sudah menunggu dari pukul 08.00 - 09.30 WIB untuk ambil formulir. Besok pagi kemungkinan sudah ada yang mendaftar," ujar Abdurrochman pada Selasa (23/4/2024).
Sayangnya DPC PKB Kota Malang masih belum dapat menyebutkan calon pertama yang mendaftarkan diri untuk maju Pilkada dengan diusung oleh PKB.
PKB tetap juga tetap berupaya koalisi untuk memenangkan Pilkada Kota Malang. Kesepakatan terkait posisi PKB untuk menduduki kursi N1 ataupun N2 akan dipertimbangkan berdasarkan komunikasi antar koalisi.
"Kita akan bertemu dan melihat siapa koalisinya. Kalau dari partai kecil otomatis kita N1 namun akan ada diskusi panjang dengan sesama calon sekaligus pemetaan lebih lanjut," ungkap Ketua DPC PKB Kota Malang, H Fatchullah.
Perlu diketahui bahwa dalam Pemilihan Legislatif Pemilu 2024 di Kota Malang, PKB menjadi partai dengan jumlah suara terbesar kedua setelah PDIP Perjuangan.
Fatchullah menjelaskan tidak ada kriteria khusus yang harus dimiliki oleh para calon. Namun ia berharap sosok tersebut memiliki kedekatan dengan komunitas dan keorganisasian Nahdlatul Ulama (NU).
"Terlebih PKB didirikan NU, dekat dengan komunitas NU karna NU hari ini punya beban besar dalam membangun bangsa. PKB mempunyai hubungan yang tidak terlepas secara historis maupun visinya meskipun kita tidak terikat secara struktural," ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa semua golongan diperbolehkan untuk mendaftar ke Desk Pilkada DPC PKB Kota Malang. Pihaknya juga membuka peluang lebar bagi kalangan perempuan untuk maju memimpin Kota Malang.
"Tidak ada diskriminasi, apalagi jumlah perempuan sama dengan jumlah laki-laki. Tidak ada persyaratan khusus yang penting memiliki moral politik dan memahami pemerintah dengan perkembangan zaman sekarang. Dia tahu bagaimana pemerintahan yang akan datang," tutupnya.(*)
