KETIK, MALANG – DPC Demokrat Kabupaten Malang menyebut, saat ini banyak orang tua yang tidak berani atau terkendala mengambil ijazah buah hatinya karena berbagai hal. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi partai berlambang mercy itu, dengan tekad hadir memberikan solusi tebus ijazah.
Ketua DPC Demokrat Kabupaten Malang H Hadi Mustofa mengatakan, banyaknya warga maupun orang tua yang ijazah anaknya ditahan tersebut, disampaikan warga saat legislator Demokrat menggelar program reses.
"Jadi, memang pada saat kami reses itu banyak masyarakat yang berkeluh kesah tidak bisa atau tidak berani mengambil ijazah di sekolah. Baik itu SMP, SMA maupun SMK," ujar H Hadi Mustofa kepada media online nasional ketik.co.id, Kamis, (4/12/2024).
Lebih lanjut ia mengatakan, hal itu diserap langsung oleh DPC Demokrat Kabupaten Malang. Yakni dengan membantu masyarakat untuk menebus atau mengawal ijazah yang ditahan tersebut.
"Kemudian dari situ saya tangkap, saya carikan regulasi, yang khusus sekolah negeri itu sebenarnya pihak sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa, kalau mereka sudah lulus," tegasnya.
Ia mencontohkan kasus di sekolah negeri yang ijazahnya ditahan. "Kalau hanya karena belum membayar uang SPP ijazah ditahan di sekolah negeri itu tidak dibenarkan," terangnya.
Gus Top -sapaan akrabnya- melanjutkan, kecuali ada persyaratan administrasi yang belum terselesaikan. "Seperti siswa itu belum cap tiga jari dan masih membawa buku perpustakaan, harus mengembalikan," terangnya.
Pihaknya juga mengawal ijazah yang ditahan tersebut hingga dikeluarkan oleh sekolah. "Ada bermacam-macam. Mulai dari lulus satu tahun, tiga tahun, empat tahun lalu, lima tahun lalu. Kemudian kami kawal ambil ijazahnya," sebutnya.
Gus Top menyebutkan, DPC Demokrat Kabupaten Malang sudah memfasilitasi banyak siswa yang menebus ijazah tersebut. "Alhamdulillah sudah hampir seratus yang kita ambil. Partai Demokrat berkomitmen selalu hadir di tengah-tengah masyarakat," bebernya gamblang.
Ia mengimbau kepada masyarakat dan siswa-siswi agar tidak takut mengambil ijazah terutama yang berada di sekolah negeri milik pemerintah. Pihaknya siap memberikan bantuan serta pendampingan. (*)