KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Hotel Grand Sunshine Soreang.
Bupati Bandung mengatakan Musrenbang kali ini digelar setelah dilakukan musrenbang di tingkat RW, desa, hingga kecamatan. Musrenbang dihadiri berbagai elemen mulai dari unsur Forkompimda Kabupaten Bandung dan Jawa Barat, perwakilan kecamatan, akademisi, unsur kabupaten/kota perbatasan dan para pemangku kepentingan lainnya.
Tampak hadir pula Kepala Badan Pengelola Cekungan Bandung (BP Cekban) Tatang Rustandar Wiraatmadja.
Bupati Bandung berharap para delegasi yang hadir di musrenbang bisa mengakselerasikan program dengan BP Cekban dalam rangka mengatasi empat isu utama yang muncul di Cekungan Bandung.
"Semoga dengan hadirnya BP Cekban bisa memberikan sumbang saran kepada para delegasi musrenbang ini, sehingga dapat bersinergi dan mengakselerasikan programmnya. Terutama menyangkut empat isu utama antara lain transportasi, masalah air bersih, persampahan dan banjir," ucap bupati, Selasa (21/3/2023).
Bupati Dadang Supriatna juga mendorong apa yang disampaikan oleh pata delegasi baik terkait masalah peningkatan SDM, ekonomi dan infrastruktur untuk terus fokus bagaimana melakukan langkah-langkah inovasi untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung.
"Semoga hasil musrenbang ini berjalan dengan lancar dan baik dan bisa menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang tepat untuk pembangunan di Kabupaten Bandung," ucap Dadang.
Muspida Kab Bandung bersama Kepala BP Cekban saat Musrenbang Tingkat Kab Bandung di Soreang. (Foto: Diskominfo)
Kepala BP Cekban Tatang Rustandar Wiraatmadja menjelaskan, permasalahan yang dikelola BP Cekban merupakan masalah lintas sektor lintas wilayah. Seperti masalah transportasi dalam rangka mengatasi kemacetan di Cekban.
"Untuk sementara kita mengembangkan BRT atau Bus Rapid Transit untuk solusi transportasi publik," jelas Tatang.
Kedua, adalah isu air bersih yang diusulkan didirikannya BUMD PDAM Cekban sebagai BUMD bersama di mana sahamnya milik kabupaten/kota dan provinsi untuk mengelola air baku, dan dijual ke PDAM milik pemerintah daerah.
"Jadi, nanti PDAM milik daerah lebih berkonsentrasi melayani masyarakat pada sambungan langsungnya. Sebab yang mahal itu kan investasi mengolah air bakunya," terang Tatang.
Ketiga adalam masalah persampahan. Meski sudah dibangun TPPAS Legoknangka di Nagreg Kabupaten Bandung, kata Tatang, namun tidak semua sampah bisa diolah semua oleh TPPAS Legoknangka.
"Makanya penyelesaian di sumber lebih bagus. Jadi, kita dorong di setiap kelurahan atau bahkan RW itu ada TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terapadu). Kami usulkan agar pemda tidak membebankan masyarakat dengan iuran angkutan sampah. Biarkan masyarakat memanfaatkan iuran angkutan sampah itu untuk mengolola sampahnya sendiri di TPST," ungkap Tatang.
Keempat adalah masalah banjir. Masalah banjir menurutnya ditimbulkan akibat air tidak meresap, saluran air yang sempit muka air tanah di semakin turun..
"Sehingga harus dilakukan secara menyeluruh penanganannya dari hulu, saluran sampai hilir. Seperti di saluran itu banyak dibuat kolam-kolam retensi seperti kolam retensi Andir dan Cieunteung, dan kita masih perlu kolam-kolam retensi banjir di sejumlah titik lainnya di Cekungan Bandung," kata Tatang.(*)
