KETIK, BANDUNG – Pada tahun 2022, prevalensi stunting di Jawa Barat masih berada di angka 20,2 persen. Masih tersisa 6,2 persen untuk mencapai target 14 persen sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat di akhir tahun 2024.
Walau berbagai intervensi telah dilakukan oleh BKKBN Jabar, pemerintah, serta perangkat daerah di Jawa Barat. Tetapi masih banyak yang menjadi pekerjaan rumah di Jawa Barat. Salah satunya pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Di tahun ini, terdapat 2.319.164 KRS di Jawa Barat, terdiri dari PUS, Bumil, Baduta, Balita. Jika melihat data dalam tiga bulan terakhir, Januari-April, telah dilakukan pendampingan terhadap 529.162 sasaran. Tentu hal ini masih jauh dari target.
Untuk mengatasi hal tersebut, Perwakilan BKKBN Jabar berinisiatif memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Melalui riset mengenai peran TPK terhadap penurunan angka stunting dan pencegahan bertambahnya kasus stunting baru di Jawa Barat.
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Nawawi meyakini inisiatif Perwakilan BKKBN Jabar yang berencana menggandeng BRIN melakukan riset untuk mengidentifikasi serta menganalisis efektivitas peran dan segala hal yang berkaitan dengan TPK akan jadi bahan temuan yang sangat kaya.
"Sebenarnya inisiatif Jawa Barat ini akan sangat berkontribusi besar bagi percepatan penurunan stunting nasional," ucap Nawawi saat menerima kunjungan audiensi Kaper BKKBN Jabar, Fazar Supriadi Sentosa, di Kantor BRIN Jakarta, Jumat (19/4/2024).
Nawawi menyampaikan, pihaknya akan segera menindaklanjutinya dengan membentuk tim kajian stunting. "Ini strategis, karena ini akan menjadi piloting kolaborasi antara BRIN dan BKKBN yang dikerjakan bersama. Nantinya di dalam tim yang akan dibentuk, tidak hanya peneliti dari kami saja, tapi juga dari BKKBN Jabar bergabung dalam tim tersebut," ungkapnya.
Adapun skema riset yang akan diajukan bersama yaitu melalui skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM), hasil kerjasama BRIN dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
RIIM ini merupakan skema perpaduan antara penelitian dan implementasi program yang dijalankan dalam jangka panjang, yaitu tiga tahun. Dengan dukungan pendanaan sekitar Rp500 juta s.d. Rp1 miliar setiap tahunnya. Sehingga ditargetkan pada pertengahan tahun ini proposalnya sudah jadi untuk diajukan.
Kaper BKKBN JAbar, Fazar Supriadi Sentosa yakin kolaborasi ini merupakan wujud nyata untuk percepatan penurunan stunting di Jawa Barat demi terciptanya SDM yang maju, unggul, dan berkualitas.
"Selain isu-isu yang tadi kita bahas bersama, kami juga sangat terbuka terhadap pengembangan dan pembaharuan ide yang dapat dilakukan dan melibatkan BRIN di Jawa Barat," ungkap Fazar.(*)
