KETIK, MALANG – Belanja pegawai dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2024 Kota Malang mengalami penurunan hingga Rp21 miliar. Penurunan tersebut dilakukan jika tidak ada tambahan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
Awalnya belanja pegawai direncanakan sebesar Rp992 miliar 252 juta 832 ribu 655, kini turun menjadi Rp970 miliar 444 juta 127 ribu 104.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menjelaskan untuk efisiensi, anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk belanja modal.
"Jika benar-benar di tahun ini Kota Malang tidak ada tambahan CPNS atau PPPK yang masuk, lebih baik anggaran Belanja Pegawai dibuat untuk Belanja Modal atau buat kegiatan masyarakat," ujar Made, Senin (5/8/2024).
Pada APBD Murni, belanja pegawai sempat dianggarkan maksimal lantaran adanya prediksi penambahan ASN baru. Namun dalam serapannya hanya mencapai 80 persen.
"Dulu karena harapan kami kan mendapatkan slot ASN baru. Tukin juga diprediksi lambat, ternyata tidak. Sehingga daripada menjadi potensi SILPA, segera akan kami geser ke Belanja Modal untuk kegiatan masyarakat," bebernya.
Tak hanya itu, DPRD Kota Malang juga menggeser anggaran untuk kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa ke kegiatan fisik. Hal tersebut untuk meminimalisir penggunaan anggaran tidak tepat sasaran.
"Kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa akan kami geser ke kegiatan yang sifatnya fisik dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Contoh untuk drainase, itu kami minta agar ditambah insidentil di DPUPRPKP," tambahnya.
Menurut Made upaya-upaya yang dilakukan sebagai cara untuk mengoptimalkan anggaran agar dapat tersalurkan ke masyarakat.
Dari hearing komisi nanti, kalau ada kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa, akan kami alihkan ke kegiatan yang sifatnya fisik itu.
"Pintu masuk untuk mengoptimalkan pemanfaatan belanja APBD Kota Malang, termasuk pendapatannya juga, itu hanya melalui Perubahan Anggaran ini. Makanya ini harus kami optimalkan," tutupnya. (*)
