KETIK, SURABAYA – Beredar informasi terkait nama-nama 13 Pj Bupati/Wali Kota di Jawa Timur. Namun informasi liar tersebut belum sahih. Pihak-pihak terkait dikonfirmasi dan tidak ada satupun yang membenarkan.
"Tidak, tidak. Itu tidak benar. Sampai sekarang SK Pj belum turun dan akan resmi turun sore atau malam ini. Kita tunggu saja yang resmi," ucap sumber terpercaya Ketik.co.id yang bertugas di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (22/9/2023).
Sumber tersebut memastikan bahwa pihak-pihak terkait yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota di Jawa Timur akan diundang untuk hadir pada Sabtu, 23 September 2023 pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Utama Lantai 3 Gedung A Kemendagri Jl.Medan Merdeka Utara no.7 Jakarta Pusat.
"Jika tidak ada perubahan, penyerahan SK Pj digelar besok pagi di Jakarta," imbuhnya.
Sebelum beredar informasi 13 nama-nama Pj Bupati/Wali Kota di Jawa Timur. Kamis (21/9/2023) beredar kabar 13 dari 39 usulan nama itu telah final.
Berdasarkan data yang tersebar, Pj Kota Malang akan diisi oleh Dr Ir Wahyu Hidayat (Sekda Kabupaten Malang), Pj Bupati Tulungagung akan diisi oleh Kadisbun Jatim Dr Heru Suseno STP.MT, Pj Bupati Lumajang diisi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jatim Indah Wahyuni SH.,Msi, Pj Bupati Pasuruan diisi Kepala Badan Riset Daerah (Brinda) Jatim Andriyanto dan Pj Bupati Pamekasan diisi Sekda Kabupaten Pamekasan Masrukin S.Sos, Msi.
Sedangkan untuk Pj Bupati Magetan diisi Sekda Kabupaten Magetan Ir Hergunadi MT, Pj Bupati Nganjuk diisi Direktur Kewaspadaan Kemendagri Sri Handoko Taruna SSTP. Msi, Pj Bupati Bondowoso diisi Sekda Kabupaten Bondowoso Bambang Soekwanto, Pj Bupati Bangkalan diisi Asdep Korwas Nasional Kemenpolhukam Brigjen TNI (Mar) Guslin, Pj Bupati Probolinggo diisi Sekda Probolinggo Ugas Irwanto Ssos.,Msi, Pj Bupati Madiun bakal diisi Sekda Madiun Ir Tontro Pahlawanto, Pj Bupati Jombang diisi Kabinda Sulawesi Barat Sugiat dan Pj Bupati Bojonegoro diisi Direktur di Kementerian Keuangan RI.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim, Didik Chusnul Yakin mengatakan saat ini dirinya masih menunggu turunnya SK Pj dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sangat mendesak karena tanggal 24 September 2023 nanti sudah ada kepala daerah yang harus purna tugas.
"Kami menunggu SK Pj Bupati Walikota yang sampai saat ini belum kami terima," kata Didik. (*)
