KETIK, MALANG – Difabel Creative Community (DC2) melakukan audiensi bersama DPRD Kota Malang. Pada audiensi tersebut, mereka meminta adanya kebijakan yang berpihak pada masyarakat difabel di Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika turut menghadiri kegiatan yang digelar pada Senin (25/9/2023). Tak hanya itu, berbagai karya dan penampilan para difabel juga dipertontonkan di gedung DPRD Kota Malang.
"Acara ini memang inisiatif kami untuk mengadakan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Malang. Harapan kami untuk meningkatkan adanya kebijakan yang lebih berpihak ke teman-teman difabel di Kota Malang," ujar Sutarno, Ketua DC2.
Beberapa hal yang ia soroti ialah fasilitas di Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum ramah difabel. Termasuk dengan taman bermain yang juga dibutuhkan oleh anak-anak difabel supaya dapat mengakses seperti anak lainnya.
"Seperti kursi roda, troli, itu masih belum ada. Kemudian kami juga menyoroti bahwa di lingkungan pusat pemerintahan itu belum ada akses untuk difabel, khususnya untuk anak-anak penyandang difabel. Kita kan juga butuh hiburan di tempat bermain itu," lanjutnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menanggapi bahwa ruang ataupun fasilitas dengan akses yang layak menjadi kebutuhan para difabel. Pihaknya juga mengupayakan adanya pegawai honorer yang diambil dari difabel.
"Saya mulai dua tahun yang lalu sudah minta dinas-dinas bisa merekrut mereka, tapi agaknya memang kesulitan. Tapi, tetap akan kami coba dan upayakan minimal ada perekrutan untuk honorer. Karena kan CPNS sudah ada perekrutan untuk difabel, minimal ada 2-3 honorer untuk difabel di tiap dinas," ujar Made.
Terlebih salah satu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tematik Kota Malang berfokus pada difabel. Melalui itu, Made mendorong adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan yang diusulkan bagi para difabel di Kota Malang.
"Kita juga ada Musrenbang tematik dengan difabel. Di situ kami akan melihat usulannya berapa dari difabel. Karena kemarin ada sekitar 200 usulan baru dieksekusi 60 persen. Saya menginginkan 40 persen yang belum dieksekusi harus ada peningkatan fasilitas pada difabel," pungkasnya.(*)
