KETIK, SURABAYA – Pemerintahan Biden telah mengumumkan babak baru mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap Iran, bahkan Biden bersumpah untuk menjatuhkan hukuman keuangan secara bertahap dalam upayanya untuk membatasi ekspor minyak dan petrokimia Iran.
Langkah-langkah yang diumumkan itu, Biden menargetkan juga pada beberapa perusahaan yang berbasis di China, Uni Emirat Arab, Hong Kong dan India yang dituduh Amerika Serikat terlibat dalam penjualan produk minyak dan petrokimia Iran.
Pemerintahan Biden telah mengumumkan babak baru mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap Iran, bahkan Biden bersumpah untuk menjatuhkan hukuman keuangan secara bertahap dalam upayanya untuk membatasi ekspor minyak dan petrokimia Iran.
Langkah-langkah yang diumumkan itu, Biden menargetkan juga pada beberapa perusahaan yang berbasis di China, Uni Emirat Arab, Hong Kong dan India yang dituduh Amerika Serikat terlibat dalam penjualan produk minyak dan petrokimia Iran.
Melansir dari Aljazeera, Pemerintahan Presiden AS Joe Biden juga secara eksplisit mengaitkan sanksi dengan kegagalan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran di tahun 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan.
"Amerika Serikat berkomitmen untuk sangat membatasi penjualan minyak dan petrokimia ilegal Iran," kata pejabat Departemen Keuangan Brian Nelson dalam sebuah pernyataan.
“Selama Iran menolak untuk kembali ke implementasi penuh Rencana Aksi Komprehensif Bersama, Amerika Serikat akan terus memberlakukan sanksinya terhadap penjualan produk minyak dan petrokimia Iran," ucapnya.
Hukuman tersebut membekukan aset perusahaan di AS dan membuatnya ilegal bagi warga Amerika untuk berbisnis dengan mereka. Sejak mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir pada 2018, berbagai sektor ekonomi Iran berada di bawah sanksi AS yang berat. Sebagai tanggapan, Iran telah memajukan program nuklirnya, termasuk pengayaan uranium, jauh di luar batas yang ditetapkan oleh perjanjian.
Biden berusaha kembali ke pakta itu, yang melihat Iran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi terhadap ekonominya, tetapi upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu terhenti.
Pada hari Kamis, pemerintahan Biden mengatakan akan terus menegakkan sanksi dengan ketat sampai Iran kembali ke kesepakatan. Sementara para pejabat AS mengatakan Iran perlu memutuskan apakah ingin kembali ke pakta tersebut, Teheran mengatakan keengganan Washington untuk memberikan keringanan sanksi yang langgeng adalah rintangan utama yang mencegah kembalinya JCPOA. (*)
