KETIK, JAKARTA – All eyes on Papua sedang trending di beberapa media sosial, secara harafiah kalimat ini berarti "Semua mata tertuju pada Papua".
Kalimat tersebut ungkapan kepedulian masyarakat terhadap hutan Papua yang disebut akan dijadikan lahan perkebunan sawit, yang paling terdampak adanya pengalihan lahan ini adalah suku adat di Papua.
Suku Awyu adalah kelompok etnis yang mendiami di daerah aliran Sungai Digul di Pesisir Papua Selatan Indonesia. Jumlah populasi suku ini sekitar 27.300 jiwa.
Mata pencaharian suku ini mayoritas sebagai peramu dan pemburu, dengan makanan pokok masyarakat Awyu adalah sagu, ikan dan udang yang ditangkap di sungai.
Hutan adat bagi Suku Awyu adalah rumah dengan segala sumber daya yang mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Namun, saat ini keberadaan hutan adat sedang terancam akibat adanya izin usaha yang dikantongi oleh sejumlah perusahaan perkebunan sawit, salah satunya adalah PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).
Keberadaan perusahaan sawit PT IAL di Boven Digoel dan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) akan merusak hutan yang menjadi sumber penghidupan, pangan, air, obat-obatan, budaya, dan pengetahuan masyarakat adat Awyu dan Moi.
Masyarakat Adat Awyu berjuang demi menyelamatkan hutan alam kering yang luasnya 26.326 hektare atau lebih dari sepertiga luas DKI Jakarta.
Sebab, izin lingkungan PT IAL diperkirakan akan memicu deforestasi di hutan alam kering primer tersebut. Potensi emisi karbon yang lepas jika deforestasi itu terjadi setidaknya sebesar 23 juta ton CO2.
Ini setara dengan lima persen dari tingkat emisi karbon yang hendak diturunkan pemerintah pada 2030. Deforestasi itu akan memperparah dampak krisis iklim di tanah air.
Masyarakat adat Suku Awyu Boven Digoel, Papua Selatan dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya sama-sama tengah terlibat gugatan hukum melawan pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka.
Gugatan keduanya kini sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung. Lewat aksi damai ini, masyarakat adat suku Awyu dan suku Moi berharap pada Mahkamah Agung.
Lewat aksi damai ini, masyarakat adat Suku Awyu dan Suku Moi berharap Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum yang melindungi hutan adat mereka, yang dilaksanakan pada Senin 27 Mei 2024.
Hendrikus Woro Pejuang Lingkungan Hidup dari Suku Awyu mengungkapkan "Kami datang menempuh jarak yang jauh rumit dan mahal dari Tanah Papua ke Ibu Kota Jakarta, untuk meminta Mahkamah Agung memulihkan hak-hak kami yang dirampas dengan membatalkan izin perusahaan sawit yang kini tengah kami lawan ini," tegasnya dalam rilis Greenpeace Indonesia.
Gugatan Suku Awyu dan Moi
Hendrikus Woro menggugat Pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL). PT IAL mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektare, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta, dan berada di hutan adat marga Woro–bagian dari suku Awyu.
Namun gugatan Hendrikus kandas di pengadilan tingkat pertama dan kedua. Kini, kasasi di Mahkamah Agung adalah harapannya yang tersisa untuk mempertahankan hutan adat yang telah menjadi warisan leluhurnya dan menghidupi marga Woro turun-temurun.
Selain kasasi perkara PT IAL ini, sejumlah masyarakat adat Awyu juga tengah mengajukan kasasi atas gugatan PT Kartika Cipta Pratama (KCP) dan PT Megakarya Jaya Raya (MJR) dua perusahaan sawit yang juga sudah dan akan berekspansi di Boven Digoel.
PT KCP dan PT MJR, yang sebelumnya kalah di PTUN Jakarta, mengajukan banding dan dimenangkan oleh hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.
“Kami sudah cukup lama tersiksa dengan adanya rencana sawit di wilayah adat kami. Kami ingin membesarkan anak-anak kami melalui hasil alam. Sawit akan merusak hutan kami, kami menolaknya,” kata Rikarda Maa, perempuan adat Awyu. (*)
