KETIK, JAKARTA – Ketua Badan Pertimbangan PPAD (Persatuan Purnawirawn TNI AD) Jenderal TNI Purn Try Sutrisno hadir dalam Pembekalan dan Sulaturahmi Purnawirawan TNI-AD. Kegiatan yang dilakukan secara hybrid itu diikuti lebih dari 200 peserta online seluruh Indonesia, dan puluhan peserta offline pada Kamis, (27/7/2023).
Mereka adalah para purnawirawan mulai dari angkatan tahun 61 hingga angkatan tahun 88, termasuk purnawirawan wamil dan kowad dari Sabang sampai Merauke serta para aster Kasdam.
Ketua Umum PPAD Letjen TNI Purn Doni Monardo memaparkan berbagai program yang telah dilaksanakan PPAD. Antara lain pelaksanaan Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPAD pada tanggal 5 Agustus 2022 yang dihadiri 8.165 purnawirawan dari seluruh Indonesia yang diadakan di Sentul Jawa Barat.
Acara pertama dan terbesar itu dibuka Presiden Joko Widodo. Salah satu topik yang mengemuka adalah kenaikan tunjangan pensiunan TNI/Polri.
“Alhamdulillah, tahun 2024 tunjangan pensiun kita akan dinaikkan,” kata Doni.
Kegiatan penting yang juga dilaporkan adalah Bakti Sosial “Kitorang Melihat Terang” di sejumlah wilayah di Indonesia Timur. Masing-masing dua kali di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Yang ketiga di Namlea, Kabupaten Pulau Buru, dan yang keempat di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
“Pada baksos di Mimika 12 Juli 2023 lalu, dihadiri Wapres Ma’ruf Amin,” ujar Doni.
Baksos yang diinisiasi PPAD, terselenggara berkat kerja sama multihelix. Sasaran utama adalah operasi katarak. Selain itu, juga digelar operasi bibir sumbing, pemberian pengobatan gratis, pembagian vitamin, pembagian kacamata, hingga pembagian sembako.
“Ada pemandangan yang sangat menyentuh. Para penderita katarak, begitu selesai operasi dan bisa kembali melihat terangnya dunia, langsung menangis dan memeluk para dokter,” kata Doni Monardo.
Selain itu, memasuki tahun politik, PPAD juga menyelenggarakan diskusi panel yang menghadirkan para politisi (anggota DPR RI) dari berbagai parpol. Bahkan 70 persen narasumber yang hadir adalah para purnawirawan TNI/Polri yang sudah berhasil duduk menjadi anggota DPR RI.
Doni Monardo menegaskan, bahwa hak politik anggota PPAD sama seperti warga negara lain. Bebas menyalurkan aspirasi politiknya ke parpol mana pun yang sah menurut Undang Undang.
“Yang tidak boleh berpolitik praktis adalah para pengurus. Karena itu, jika ada pengurus PPAD di semua lapisan, ingin berpolitik praktis, dipersilakan untuk mengundurkan diri,” tegas Doni.
Komandan Pusat Teritorial TNI-AD, Letjen TNI Teguh Muji Angkasa, Ihwal memasuki tahun politik, momentum Pemilu 2024 menjadi perhatian serius TNI-AD. Sikap TNI tetap berpegang teguh pada Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Netralitas TNI untuk mewujudkan tegaknya NKRI.
Karena itu, Kasad menyampaikan beberapa point penting. Pertama, bahwa TNI-AD (termasuk organisasi PPAD sebagai ormas binaan), tidak memihak dan mendukung salah satu parpol beserta pasangan calon presiden yang diusung, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
Kedua, tidak memberikan fasilitas sarana dan prasarana milik TNI-AD kepada pasangan capres maupun parpol mana pun untuk sarana kampanye. Ketiga, keluarga prajurit TNI-AD yang memiliki hak politik, itu adalah hak individu. Kepada dirinya dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.
Keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar, dan meng-upload apa pun terhadap hasil quick-count sementara oleh lembaga-lembaga survei. Kelima, akan menindak tegas prajurit TNI-AD dan PNS TNI-AD yang terlibat politik praktis, baik dalam Pileg, Pilpres, maupun Pilkada.
Jenderal Dudung menyadari adanya perbedaan pilihan politik di antara para purnawirawan TNI-AD. Hal itu dinilai wajar di alam demokrasi. Setiap perbedaan tidak perlu dipertentangkan, sebaliknya harus saling menghargai.
“Lawan (politik) bukan berarti musuh, melainkan mitra untuk beradu argumentasi dan berkompetisi dalam menuang ide dan gagasan guna menyusun konsep program yang lebih baik bagi perwujudan bangsa Indonesia yang semakin adil dan makmur,” papar Kasad.
Kasad berharap para purnawirawan TNI menjunjung tinggi kekompakan sesama purnawirawan dalam Pemilu 2024. Hindari hal-hal negative agar persatuan dan kesatuan purnawirawan tetap terjaga sampai kapan pun.
Wakil Presiden ke-6 (1993 – 1998), Jenderal TNI Purn Try Sutrisno berbicara. Ia menekankan, bahwa tujuan silaturahmi jelang pemilu 2024 ini adalah untuk menjaga soliditas purwirawan TNI-AD dan dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan.
Pesta demokrasi, jika tidak disikapi secara dewasa, ada kalanya justru bisa memperuncing silaturahmi. Karenanya yang pertama harus disadari adalah, bahwa Pemilu berasaskan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, mengutamakan kepentingan umum, terbuka, rahasia, professional, dan menggunakan sistem proporsional terbuka.
Jenderal Try berharap purnawirawan tidak terprovokasi situasi politik yang berkembang. Bagi purnawirawan yang menjadi anggota partai politik, tetaplah berusaha untuk memiliki peran penting di setiap parpol dengan mengedepankan kesetiaan kepada tegaknya NKRI.
Terhadap fenomena money politics, Try berharap para purnawirawan cerdas dalam menyikapi. Terlebih, pada belahan sisi yang lain, oligarki ekonomi melahirkan investor politik di semua tingkatan. Fenomena tersebut mengancam lahirnya demokrasi substantif di negara kita.
“Saya harap purnawirawan yang berada dalam parpol berperan penting sesuai kapasitas. Dengan memiliki peran penting, maka eksistensi purnawirawan TNI-AD di Parpol diakui,” tegasnya.
Try menambahkan, “Saya merasa sangat bangga bila nanti Pileg 2024, banyak purnawirawan TNI-AD duduk di lembaga legislatif. Dengan begitu, bisa mewarnai setiap kebijakan pengambilan politik bagi kepentingan rakyat," jelasnya. (*)
