KETIK, BLITAR – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah melalui pelatihan Cyber Security Fundamental (CSF).
Acara dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 24 – 26 Oktober bertempat di Ruang Perdana kantor Pemkab Blitar. Kegiatan CSF diikuti perwakilan atau agen siber yang ditunjuk oleh masing-masing perangkat daerah Pemkab Blitar.
Herman Widodo, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian dalam sambutannya menyampaikan, seiring dengan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan, risiko keamanan informasi dan serangan siber juga semakin meningkat.
Herman berharap dengan adanya pelatihan cyber security dari BSSN dapat meningkatkan kompetensi pegawai Pemkab Blitar.
"Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan, pemerintah akan lebih siap dan mampu merespons serta mengatasi berbagai ancaman siber dengan cepat dan efektif," jelasnya.
Pelatihan disampaikan oleh 2 pengajar dari BSSN dengan menggabungkan materi berdasarkan textbook dan praktikum (hands on) secara langsung diperangkat laptop masing-masing peserta.
Materi praktikum juga disesuaikan dengan kondisi keamanan siber terkini seperti analisis terhadap insiden web defacement yang banyak dialami oleh instansi pemerintahan.
Beberapa materi pokok yang disampaikan dalam pelatihan di antaranya adalah dasar keamanan siber, Manajemen risiko, Business Continuity Plan (BCP), Manajemen insiden, serta Identifikasi dan Analisis Keamanan Komputer.
Selain mendapatkan kompetensi teknis, diharapkan kesadaran pentingnya penerapan keamanan siber mulai terbangun pada masing-masing peserta untuk dapat disebarluaskan di tempat kerja masing-masing.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Brigjen (TNI) Rory Ojak Halomoan Sitorus, S.I.P., M.Si.(Han), M.H.I., mengatakan, saat ini serangan siber terhadap pemerintah sangat tinggi dan terus bertambah. Dia mencontohkan kasus kebocoran data yang terjadi pada 2022 lalu.
"Belum selesai kasus kebocoran data dari tahun sebelumnya, jenis serangan siber baru sudah mulai bermunculan. Salah satu yang cukup marak di tahun ini adalah serangan web defacement yang terjadi pada situs-situs resmi pemerintah yang disusupi promosi judi online," terangnya.
Menyikapi berbagai ancaman serangan siber tersebut, lanjut Rory, maka keamanan siber perlu menjadi prioritas bagi kita agar dapat memberikan layanan keamanan data dan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pelatihan hari ini akan memberikan keterampilan bagi para pengelola keamanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) khususnya di pemerintah daerah dalam mengantisipasi serangan siber dan insiden siber yang mungkin terjadi.(*)
