KETIK, ACEH BARAT DAYA – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) diminta periksa kepala desa (kades/keuchik) Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh, yang diduga terlibat politik praktis dan menyalahi wewenang jabatan.
Perkara itu terendus setelah adanya salah satu Tuha Lapan di desa setempat mengaku insentifnya dipotong oknum kades. Bahkan, hasil jarahannya tersebut diduga mengalir untuk kegiatan Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu peserta Pilkada Abdya.
Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Salman Alfarisi-Yusran (SARan), R. Faizin Yusuf kepada awak media di Blangpidie, Rabu, 6 November 2024.
“Ini harus diklierkan terkait pasangan calon (paslon) mana yang menerima APK dari Keuchik Kuta Bak Drien hasil pemotongan insentif tuha lapan, apa ke nomor urut 1, nomor 2 atau nomor 3, perlu diperjelaskan supaya masyarakat tidak menduga-duga,” terangnya.
Sekretaris DPW Partai Nanggroe Aceh Abdya, R. Faizin Yusuf menjelaskan, pihaknya paslon nomor urut 1 SARan tidak pernah menerima APK dari keuchik Kuta Bak Drien atau dari keuchik-keuchik lain di Abdya.
“Panwaslih harus ungkap paslon mana yang selama ini menikmatinya, ada atau itu hanya dugaan saja,” terangnya.
Selain soal pilkada, kasus itu juga bisa dilihat dari sisi kejahatan jabatan yang merupakan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime). Alasannya, tindak kejahatan tersebut dapat mempengaruhi ketertiban, kenyamanan dan keamanan.
"Kita berharap Satreskrim Polres Abdya bisa menelusuri dugaan pemotongan yang mengarah ke pungli ini, agar terbuka seperti apa kejadian sebenarnya," sebut Faizin.
Sebelumnya diberitakan insentif Tuha Lapan di Desa Kuta Bak Drien, Tangan-Tangan, Abdya diduga turut mengalir untuk kegiatan APK calon bupati dan wakil bupati kabupaten setempat.
"Insentif Tuha Lapan dipotong langsung oleh salah satu oknum Tuha Lapan. Saya menduga untuk keperluan pendanaan APK salah satu paslon, karena yang bersangkutan aktif mengampanyekan paslon tertentu di desa setempat," kata salah satu perangkat desa setempat yang tidak mau namanya disebut. (*)
