KETIK, BLITAR – Pemkab Blitar menerima penghargaan insentif fiskal tahun berjalan untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin saat rapat koordinasi nasional dan penyerahan insentif fiskal tahun berjalan untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, (9/11/2023).
Bupati Blitar, Hj. Rini Syarifah menyambut baik penghargaan tersebut. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menyampaikan terima kasih atas kerja keras semua pihak yang telah berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Blitar.
"Saya berharap, penghargaan ini sebagai dukungan untuk terus berjuang hingga Kabupaten Blitar zero kemiskinan esktrem," ujar Rini.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyebut, penghargaan ini sebagai apresiasi kepada pemda yang berkomitmen dan berkinerja baik dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Insentif ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Waktu hanya tersisa satu tahun menuju target nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024, atau lebih cepat enam tahun dari target tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena itu kepada seluruh kepala daerah, saya minta agar dalam menyusun program dan kegiatan, ada keberpihakan anggaran daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujar KH Ma’ruf Amin.
Kepala daerah juga diminta untuk konsisten dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Bupati Blitar Rini Syarifah dengan piagam penghargaannya, Kamis (9/11/2023). (Foto: Favan/Ketik.co.id)
"Saya minta juga kepala daerah agar program pemberdayaan masyarakat mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan untuk menjadi perhatian bersama," sambung Wapres.
Dalam kesempatan tersebut Wapres menekankan bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat.
Kedua, pastikan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Utamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, juga penduduk lansia dan penyandang disabilitas.
Yang Ketiga, intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian atau lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial. Selain itu, juga telah dilakukan konvergensi program dan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain melalui penyesuaian APBN, APBD, dan APBDes.
“Untuk itu kiranya insentif fiskal ini dapat mendorong kinerja lebih baik lagi, serta menjangkau kelompok keluarga miskin lebih banyak melalui berbagai program di daerah“ tegas Wapres.
Orang nomor dua di Indonesia ini juga mengatakan, bagi daerah yang saat ini belum dapat menerima insentif fiskal, diharapkan tetap bersemangat untuk terus berupaya mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun depan.
Sementara itu, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam laporannya menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di seluruh provinsi di Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan sebanyak 18 provinsi atau 53 persen dari total provinsi telah mencapai tingkat kemiskinan ekstrem menuju 0 persen. BPS mencatat kemiskinan ekstrem bulan Maret 2023 turun signifikan menjadi 1,12%. Pekerjaan rumah kita adalah menjaga tren penurunan ini hingga target dapat tercapai.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada kesempatan ini mengungkapkan bahwa upaya konvergensi program penanggulangan kemiskinan ekstrem antar kementerian/lembaga dilakukan tidak sebatas pada intervensi, namun juga dalam pengawalan dan monitoringnya.
Menko PMK melaporkan bahwa pemda yang memperoleh penghargaan insentif fiskal untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem dinilai berdasarkan kinerja daerah, kepatuhan dalam verifikasi data P3KE dan pelaporan pelaksanaan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta alokasi dan realisasi APBD yang bersifat langsung maupun penunjang.
Acara Rakornas yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin ini dihadiri pula oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala Daerah penerima penghargaan untuk kategori kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 serta pejabat daerah. (*)
