KETIK, MALANG – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang tahun 2024 telah ditetapkan menjadi Rp 970.521.536.360 pada Rapat Paripurna DPRD pada Kamis (30/11/2023). Beberapa perwakilan Fraksi DPRD Kota Malang telah menyetujui dengan beberapa catatan.
Salah satunya Partai PKS yang diwakilkan Trio Agus Purwono. Menurutnya, Pemkot Malang harus membuat perencanaan yang matang untuk mencapai target itu. Pasalnya akhir November 2023 ini capaian pajak Kota Malang masih diangka 65 persen.
"Kami mendorong Pemkot malang agar memformulasikan langkah yang terencana dan terukur dalam mencapai target PAD. Ketercapaian PAD akan berdampak besar terhadap keberlangsungan pembangunan di Kota Malang," ujar Trio.
Pemkot Malang juga diminta untuk meningkatkan rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) yang mencapai 41 persen pada rancangan APBD 2024.
Sementara itu Nurul Faridawati, perwakilan Fraksi Gerindra memberi catatan supaya anggaran APBD 2024 dimaksimalkan untuk pelaksanaan indeks pembangunan manusia. Indikator kesehatan, pendidikan, dan standar layak hidup harus berhasil dipenuhi.
"Anggaran pendidikan 20 persen dari APBD, 10 persen anggaran APBD untuk kesehatan dan 40 persen untuk belanja infrastruktur. Pembagian itu sesuai dengan undang-undang, sampai berakhirnya tahun anggaran 2024 dengan cara menambah alokasi anggaran melalui perubahan APBD Tahun 2024 pada tahun berjalan," sebutnya.
Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan pihaknya akan berupaya memaksimalkan capaian PAD di Kota Malang. Mengingat target PAD tersebut menjadi tanggungjawab dari Pemkot Malang khususnya pada masa kepemimpinannya.
"Ini kan karena regulasi, kami harus menyesuaikan dan tentunya juga kami melihat target saat ini yang menjadi tanggung jawab kita. Tadi juga ada salah satu fraksi yang menyampaikan bahwa saat ini saja kita ada 65 persen rata-rata (perolehan pajak). Nanti kita akan naikan lagi, jadi kita realistis," sebutnya.
Saat ini Pemkot Malang tengah fokus pada upaya penuntasan prioritas yang harus segera dituntaskan. Khususnya program prioritas nasional dan daerah. Mulai dari penanganan inflasi, penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan pengangguran, stunting, hingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak.
"Ada beberapa PR yang terus kita kawal dan tahapan-tahapan untuk menuju solusi sudah kami lakukan. Beberapa prioritas yang diinginkan oleh fraksi-fraksi menjadi perhatian kami," tambahnya. (*)
