KETIK, SIDOARJO – Popularitas dan elektabilitas Wakil Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn sebagai calon Bupati Sidoarjo terbukti paling tinggi. Begitu pula posisi Hj Mimik Idayana sebagai calon Wakil Bupati Sidoarjo. Keduanya bakal menjadi pasangan terkuat dalam Pilkada Sidoarjo 2024.
Kesimpulan tersebut merupakan hasil survei Lembaga Survey Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI). Direktur ARCI Baihaki Siradj menjelaskan, survei itu dilakukan pada 17 hingga 23 April 2024 lalu. Pasca penetapan tersangka Bupati Ahmad Muhdlor Ali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
”Subandi dan Mimik selalu menempati tertinggi dalam berbagai simulasi,’’ ungkapnya.
Berbagai pertanyaan diajukan kepada sekitar 1.000 responden dari 18 kecamatan se-Sidoarjo. Seribu responden itu telah melalui proses seleksi.
Apa saja simulasi itu? Baihaki menyebutkan tingkat popularitas (keterkenalan) dan elektabilitas (keterpilihan) H Subandi selalu tertinggi. Popularitas ketokohan H Subandi mencapai tertinggi (89,7 persen) dibandingkan dengan figur-figur lain.
Sebut saja Bambang Haryo Sukartono atau BHS (85,8 persen), KH Zainal Abidin (69,1 persen), Mimik Idayana (51,9 persen), Ahmad Amir Aslihin atau Mas Iin (51,2 persen), H Usman (37,1 persen), dan Adam Rusdi (31,8 persen). H Subandi ternyata paling populer.
”Bisa jadi karena beliau saat ini menjabat sebagai wakil bupati,” jelas Baihaki.
Apakah H Subandi juga pilihan utama bila menjadi calon bupati? Benar. H Subandi menempati urutan keterpilihan tertinggi (37,2 persen) di antara figur-figur lain.
Bambang Haryo (30,7 persen). Ahmad Amir Aslihin atau Mas Iin (17,2 persen). H Usman (9,3 persen). Adapun 5,5 persen responden dari 1.000 responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
Siapa yang angkanya tertinggi untuk survei tentang calon wakil bupati? Hj Mimik Idayanalah orangnya. Menurut ARCI, elektabilitas Mimik mencapai (30,7 persen). Berikutnya KH Zainal Abidin (25,5 persen). H Usman (12,3 persen). Adam Rusdi (9,4 persen). Mimik dinilai paling layak dipilih sebagai wakil bupati.
Salah satu simulasi survei elektabilitas pasangan calon bupati dan calon wakil bupati versi Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)
Pasangan H Subandi-Mimik Juga Paling Atas
Bagaimana bila H Subandi dan Mimik dipasangkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati? Duet kader PKB dan Partai Gerindra itu menduduki posisi paling tinggi. Mereka dipilih oleh 38,7 persen responden. Berikutnya adalah pasangan Bambang Haryo dan Adam Rusdi (32,2 persen). Lalu, pasangan Amir Aslihin dan KH Zainal Abidin (23,4 persen).
”Elektabilitas H Subandi-Mimik Idayama juga tertinggi jika dipasangkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati,” terang Baihaki.
Jika berpasangan dengan Bambang Haryo pun, sebenarnya, Mimik Idayana tetap menduduki posisi keterpilihan tertinggi (35,4 persen). Namun, angkanya lebih tinggi bila dipasangkan dengan H Subandi.
Mengapa ARCI tidak mengikutsertakan nama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali? Baihaki mengaku punya alasan kuat untuk itu. Menurut dia, survei ARCI ini dilakukan setelah Bupati Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu terjadi pada 16 April 2024 lalu.
Pengaruh Bupati Muhdlor dinilai cenderung anjlok sejak itu. Saat turun untuk menjaring nama-nama yang akan disurvei, ARCI menemukan fakta di tengah responden. Bahwa Bupati Muhdlor saat ini tidak memiliki pengaruh besar lagi. Bahkan, bila istrinya yang maju pun, pengaruhnya tidak besar.
Mengapa? Menurut Baihaki, pemilih di Kabupaten Sidoarjo memiliki preferensi tertentu. Mereka ingin pemimpin yang berpengalaman, bijaksana, berintegritas, merakyat, berprestasi, cerdas, dan sebagainya. Berpengalaman itu bisa di lembaga eksekutif, legislatif, dan sebagainya.
”Kasus hukum yang terjadi saat ini merupakan bukti akibat pemimpin tidak berpengalaman,” terangnya.
Bagaimana tidak, masyarakat ternyata mencatat bahwa dua Bupati Sidoarjo sudah mengalami hal yang sama. Tersandung masalah hukum. Bupati Muhdlor menjadi bupati yang ketiga. Padahal, baru sekitar 3,5 tahun menjabat. Ada masalah hukum seperti bupati-bupati sebelumnya. Kasus hukum ini pada akhirnya berimbas pada penilaian integritas bupati.
”Masyarakat tidak mau terkecoh lagi dengan pemimpin yang tidak berpengalaman,” tegas Baihaki. (*)
