KETIK, DENPASAR – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN dengan Menteri Dalam Negeri dengan Tito Karnavian menyinggung soal Badan Air Nasional.
Usulan itu diungkapkan dalam World Water Forum (WWF) Ke-10 pada segmen Local and Regional Authorities.
AHY menyampaikan gagasan pentingnya koordinasi segala urusan manajemen air di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa.
Menurutnya, harus ada badan yang fokus mengurusi air, karena di berbagai negara menurutnya sudah ada badan tersebut yang fokus pada pengelolaan air.
"Ada sejumlah negara yang terlebih dahulu sudah mendirikan institusi seperti itu, yang memiliki kewenangan untuk bisa mengelola air secara komperehensif," terang AHY pada Rabu, (22/5/2024).
Selain itu, Badan tersebut harus memiliki regulasi yang jelas dan harus dipersiapkan untuk kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Maka dari itu AHY menilai, Badan Air Nasional bukan hanya sekadar birokrasi baru, namun sebagai wadah besar bagi penataan dalam menghadapi tantangan di sektor air hingga menangani krisis air.
AHY menyatakan dirinya tidak ada kewenangan agar Badan Air Nasional dapat terbentuk di Kabinet baru Prabowo Subianto. Menurutnya, itu hanyalah sebuah usulan.
"Tapi saya tidak punya kewenangan, saya hanya menyampaikan di forum internasional ataupun akademis yang bisa kita diskusikan kalau ada nilai-nilai yang baik atau positif," jelasnya.
Menurutnya, tidak perlu ragu-ragu untuk belajar dari negara yang lain mengenai Badan Air Nasional yang sudah berpengalaman mengenai pengelolaan air.
"Itupun sesuatu yang baik untuk kita dan pemerintah di tingkat daerah," jelas Ketua Umum Demokrat ini.
Tito Karnavian memberikan contoh misalkan negara Maroko mempunyai Menteri Air, karena menurutnya tantangan di dunia ke depan meliputi 3 hal yaitu energy, food security and water.
"Maka diperkirakan ke depan tantangan dunia memang tiga itu energy, food security dan water atau air," jelas Tito.
Dirinya mengakui bahwa Indonesia memiliki beberapa kementerian ataupun lembaga yang menangani masalah air, misalkanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun menurutnya tidak ada yang fokus menangani air.
"Ini mungkin jadi salah satu pertimbangan, tapi sekali lagi, Pak AHY dan saya bukan punya kewenangan sebagai sharing dari negara lain," papar Tito.
"Apapun kebijakannya dari presiden terpilih nanti, kita akan mendukung," imbuh Mantan Kapolri ini. (*)
