KETIK, SURABAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Adhy Karyono angkat bicara soal penggeledahan kantor Gubernur Jawa Timur oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (21/12/2022).
Adhy menduga kedatangan KPK buntut dari OTT terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Simanjuntak yang diduga terlibat dengan tindak pidana suap dana hibah.
“Ya, pasti ada hubungannya (OTT Sahat),” kata Adhy.
Adhy Karyono menyebut kasus korupsi dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak tidak ada keterlibatan Pemprov Jatim didalamnya.
"Gak kalau Pemprov mah, gak ada keterlibatan. Itu kan yang disana (DPRD Jatim). Nanti kita lihat hasilnya ya. Saya ndak tahu apa-apa," kata Adhy saat ditemui di depan ruangannya, usai KPK meninggalkan Kantor Gubernur Jatim.
Sama dengan yang disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebelumnya, Adhy menegaskan bahwa pada prinsipnya Pemprov Jatim sangat menghormati pada proses hukum yang berjalan.
"Tentu kami dari Pemprov Jatim akan membantu bilamana diperlukan kebutuhan data informasi atau bahan apapun yang dibutuhkan supaya mempermudah proses hukum tadi," tandasnya.
Meski saat ini sejumlah instansi penting di lingkungan Pemprov Jatim tengah di geledah KPK, Adhy menegaskan bahwa layanan publik tetap berjalan sebagaimana biasanya. Masyarakat tetap bisa mendapatkan akses layanan publik sebagaimana mestinya.
"Semua proses layanan publik tetep berjalan, seperti biasa tidak ada masalah. Kita ikuti perkembangan," tegasnya.
Saat ditanya berkas apa saja yang dibawa KPK usai memasuki sejumlah OPD Pemprov Jatim termasuk ruang kerja gubernur dan ruang kerja wakil gubernur, Adhy mengaku tidak tahu peris. Bahkan ia menyebut ruang gubernur dan wakil gubernur tidak digeledah, namun hanya di lihat-lihat oleh KPK.
"Untuk berkas saya nggak tahu persis, karena tadi kan di biro-biro. Tadi ada Biro Kesra, Biro Ekonomi, dan juga Biro Administrasi Pemerintahan," tegasnya.
Sedangkan untuk ruang gubernur dan wakil gubernur, Adhy menolak jika yang dilakukan di sana adalah bagian dari penggeledahan.
"Nggak digeledah. Nggak ada itu, cuma dilihat-lihat aja. Nggak ada geledah," tegasnya.
Sekdaprov Jatim ini memastikan tidak ada pegawai, staf dan pejabat yang dibawa oleh KPK kali ini.
Tegas, Adhy menjelaskan tidak ada penyegelan di ruang kantor gubernur, Adi menjelaskan pihaknya akan mengikuti proses yang berjalan dan siap memberikan data yang dibutuhkan oleh KPK. (*)
