KETIK, SORONG – Setelah melalui sidang pleno, Musyawarah Provinsi Kamar Dagang Indonesia (Muprov I Kadin) Papua Barat Daya, Deswanto akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua baru untuk periode lima tahun ke depan.
Musyawarah Kadin Provinsi Papua Barat Daya digelar di hotel Aston Sorong pada Kamis, 27 Juni 2024 yang dihadiri seluruh pengurus Kadin Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya.
Darwanto adalah satu-satunya kandidat tunggal yang memenuhi semua persyaratan. Dia akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Kadin Provinsi Papua Barat daya yang baru untuk lima tahun ke depan.
Setelah dinyatakan sah sebagai Ketua Kadin Provinsi Papua Barat daya, Darwanto memaparkan visi misinya untuk lima tahun ke depan. Berikut penjelasannya.
Visi:
Menjadikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua Barat Daya sebagai mitra strategis yang dipercaya oleh semua pemangku kepentingan, dengan fokus pada kolaborasi proaktif dalam memberikan advokasi kebijakan ekonomi, untuk mempercepat keberhasilan dan kesejahteraan bersama di wilayah Papua Barat Daya.
Misi:
1. Memperkuat peran Kadin sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha terlebih pengusaha lokal dan antar pengusaha dan Pemerintah Daerah untuk memastikan adanya dialog yang produktif dalam pembuatan dan implementasi kebijakan ekonomi lokal yang inklusif di Papua Barat Daya.
2. Meningkatkan kapasitas organisasi dengan membentuk susunan Kepengurusan struktur KADIN yang sesuai dengan track record, kapasitas dan kapabilitas, dan sesuai dengan profesionalismenya. Serta akan merangkul semua pihak tanpa membedakan apapun untuk kebaikan KADIN, sehingga dapat berfungsi sebagai mitra strategis yang efektif dalam mendukung Pemerintah Daerah dan dunia usaha.
3. Memberdayakan UMKM dan koperasi sebagai pilar ekonomi lokal dengan mengupayakan akses pendanaan yang berkesinambungan, pemupukan semangat dan keterampilan adaptif berusaha, serta menciptakan dukungan kemitraan pemasaran.
4. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan peyederhanakan dan transparansi proses perizinan usaha, memfasilitasi akses pendanaan dan mendukung investasi strategis sektor pertanian, kelautan, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional.(*)
