KETIK, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk menggenjot vaksinasi polio. Mendagri juga mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar dapat memastikan data masyarakat yang terjangkit polio.
Pesan itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/6/2024). Kegiatan ini juga dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Lebih lanjut, Mendagri menilai, upaya vaksinasi polio tidak sejalan dengan vaksinasi Covid-19 yang pada awal kemunculannya belum ditemukan vaksin.
Polio, kata dia, merupakan penyakit lama yang vaksinnya sudah ada, sehingga yang dibutuhkan hanya program untuk menggerakkan vaksinasinya.
“Tidak lagi mencarikan [atau] menyediakan rumah sakit, kemudian terapi plasma konvalesen segala macam, ini hanya memvaksinasi saja karena barangnya sudah ada,” ujar Mendagri.
Oleh karena itu, tambah Mendagri, perlunya keseriusan Pemda untuk lebih memperhatikan gerakan vaksinasi polio sehingga menjadi program prioritas. Dirinya meyakini melalui rapat tersebut Pemda lebih peduli terhadap penanggulangan polio.
Pemerintah menargetkan tingkat vaksinasi mencapai 95 persen agar terbentuk kekebalan kelompok sehingga penyebarannya terhenti.
“Ini tanggung jawab kita pada generasi muda Indonesia, kepada Tuhan, kita sebagai pemegang amanah saat ini, kita harus menyelamatkan,” jelasnya.
Mendagri mengimbau kepala daerah agar membentuk waktu untuk mengurusi vaksinasi tersebut. Selain menggunakan anggaran reguler Dinas Kesehatan masing-masing, Pemda juga dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila mengalami kekurangan.
"Nanti saya keluarkan surat edaran dan di sini ada Dirjen Kedua, tolong buatkan surat edaran untuk bisa menggunakan BTT, sudah ada surat edarannya yang kemarin sudah dikeluarkan oleh Pak Plt. Sekjen, saya mohon tambahkan lagi surat edaran yang saya tanda tangani," tandasnya.
Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan pesan serupa. Dia meminta kepala daerah agar membantu mempercepat vaksinasi polio, terutama di wilayah Papua karena menjadi salah satu daerah prioritas penanganan.
Pasalnya berdasarkan data Kementerian Kesehatan, vaksinasi polio di wilayah Papua masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.
"Penyakit ini cacat bawaannya untuk anak-anak kita permanen dan mengerikanlah begitu, jadi bantuan dibantu vaksinasinya dipercepat karena ini menyelamatkan anak-anak kita," ujarnya.
Dirinya mengimbau kepala daerah agar mendorong masing-masing Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk membantu vaksinasi.
Terkait kebutuhan biaya operasional, Pemda dapat memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Sementara untuk vaksinnya akan disediakan oleh Kementerian Kesehatan. (*)
