KETIK, SIDOARJO – Peneliti dari Studi Advokasi Kebijakan dan Anggaran (SAKA) Sidoarjo Abd. Basith menyatakan program mercusuar pembangunan infrastruktur jalan beton membutuhkan pengawasan serius. Kontrol ketat dan cermat dinilai bisa mencegah temuan penyimpangan. Baik ketidaksesuaian hasil maupun waktu penyelesaian. Itu pernah terjadi pada tahun 2021 dan 2022.
Pada tahun anggaran 2023 ini, ada temuan terbaru di proyek betonisasi ruas jalan Desa Krembung ke Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Sidoarjo. Proyek itu dihentikan sementara. Gara-garanya, ditemukan keretakan di hamparan beton. Retak-retak itu menjadi perhatian warga sekitar lokasi proyek jalan sepanjang sekitar 1,5 kilometer dengan nilai Rp 10,59 miliar lebih tersebut.
”Belum dilewati saja sudah retak betonnya. Bagaimana kalau nanti dilewati,” kata seorang warga yang tinggal di sisi barat jalan beton.
Di lokasi proyek, memang terlihat beberapa keretakan. Ada keretakan beton yang terlihat hanya berbentuk garis kecil. Melengkung dari sisi kanan hingga ke kiri hamparan beton. Ada pula keretakan yang terlihat seperti celah memanjang. Beton tampak retak dari ujung bawah, ke atas, melengkung hingga ke sisi lain, dan berlanjut sampai ke bawah.
”Yang lewat di sini banyak truk. Apa nggak tambah hancur kalau dilewat truk,” ungkap Adi, pengendara sepeda motor asal Ngoro, Mojokerto, yang lewat di lokasi. Dia mengaku setiap hari lewat jalan itu dari Ngoro menuju Sidoarjo. Juga sangat senang jalan di Krembung tersebut dibeton.
Ketik.co.id menelusuri hamparan beton sepanjang sekitar 400 meter di lokasi tersebut. Total ada delapan retakan. Baik retak seperti garis maupun mirip lubang kecil memanjang di antara dua sisi beton.
Ketika dikonfirmasi soal ini, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air PU BM SDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono MM MT menyatakan proyek jalan beton di Krembung—Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, itu memang dihentikan sementara. Penghentian dilakukan mulai sekitar dua pekan lalu. Ditemukan empat titik retakan di ruas sepanjang 410 meter.
”Ada laporan dari bawah. Kami turun ke lokasi dan menghentikan pekerjaan,” jelasnya Jumat (22/9/2023).
Dwi Eko menjelaskan, proyek jalan beton ruas Krembung—Mojoruntut, Sidoarjo, dibangun dengan dana alokasi khusus (DAK). Konstruksinya tanpa besi tulangan. Itu sesuai dengan kelas jalan yang seharusnya tidak dilewati truk besar. Namun, di dekat jembatan tetap dipasangi tulangan oleh kontraktornya agar lebih kuat.
Dwi Eko menambahkan, penghentian sementara itu dilanjutkan dengan investigasi. Tujuannya, menyelidiki mengapa hamparan beton proyek tersebut retak-retak. Apakah dari pembuatan beton (batching plant) sampai metode penghamparan betonnya.
Hasil investigas sementara, lanjut Dwi Eko, tidak ditemukan kesalahan dalam batching plant. Kualitas betonnya tidak bermasalah. Namun, Dinas PU Bina Marga Sidoarjo masih berkonsultasi lagi dengan ahli. Tujuannya, mencari opini pembanding (second opinion) mengapa terjadi retakan di hamparan beton.
”Kami ada tenaga ahli. Seorang profesor dari perguruan tinggi negeri,” tambahnya.
Hasil konsultasi itu menyebutkan ada dua kemungkinan penyebab beton retak. Pertama, metode pelaksanaan pekerjaan. Kedua, faktor cuaca. Di antara kedua faktor itu, yang didalami adalah kesalahan dalam metode pelaksanaan. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Bagaimana pengiriman campuran beton dari batching plant ke lokasi.
”Dua kali kami gelar permasalahan. Kami menduga metodenya kurang pas sehingga terjadi retakan,” paparnya.
Bagaimana tindakan Dinas PU Bina Marga Sidoarjo untuk mengatasinya? Dwi Eko menyebutkan kemungkinan dua opsi. Opsi satu, beton yang retak dibongkar dan dibuang. Masalahnya, pembongkaran dan pembetonan kembali membutuhkan waktu panjang. Tidak cukup waktunya hingga target penyelesaian. Selain itu, beton bongkaran akan dibuang ke mana. Tidak ada spoil bank atau tempat pembuangannya di Sidoarjo.
Opsi dua, jalan beton yang retak tetap diakui, namun tidak dibayar. Konsekuensinya, kontraktor wajib melakukan rigid (perkerasan) ulang terhadap retakan besar struktur beton itu. Tentu, pengawasan akan dilakukan lebih ketat. Harus dikawal. Opsi-opsi itu segera diputuskan. Pekan depan, pekerjaan dimulai lagi.
Bagaimana mengejar waktu penyelesaian? ”Pelaksana ibaratnya harus mau menambah waktu kerja sampai 25 jam untuk mengejar,” tegas Dwi Eko. (*)
