KETIK, BANDUNG – Pemkab Bandung telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,5 miliar sejak Januari 2022 hingga Mei 2023, untuk program kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha menjelaskkan, peserta penerima manfaat BPJS TK gratis ini adalah para penerima program insentif dari Bupati Bandung Dadang Supriatna. Mereka di antaranya guru ngaji, para Ketua RT dan RW, perangkat desa, PKK, honorer Pemkab Bandung, keagamaan Baznas, dan anggota Linmas.
"Jadi, dalam program kebijakan insentif dari Pak Bupati Bandung tersebut, di antaranya ada komponen BPJS Ketenagakerjaan bagi para penerima insentif. Pak Bupati ingin para pengabdi masyarakat ini harus mendapatkan perhatian, manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan tugasnya", jelas Yosep di Soreang, Jumat (26/5/2023).
Yosep memaparkan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, dari periode Januari 2022 hingga Mei 2023, Pemkab Bandung telah menggelontorkan anggaran hingga Rp10,5 miliar sebagai realisasi program insentif yang disertai BPJS TK gratis.
Santunan sebesar itu terdiri dari santunan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp10,2 miliar untuk 248 kasus dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 282 juta untuk 8 kasus.
"Kepesertaan yang santunannya di-cover oleh APBD dan sudah terealiasi. Santunan diberikan kepada guru ngaji, honorer pemda, keagamaan Baznas, Linmas, perangkat desa, PKK, pengurus RT dan RW," sebut Yosep.
Untuk santunan JKM, terbanyak dicairkan bagi kepesertaan Ketua RT dan RW untuk 90 peserta dengan nilai santunan Rp3.750.000.000. Sementara santunan JKK terbesar terserap untuk kepesertaan honorer pemda sebanyak 5 peserta dengan realisasi anggaran Rp163,2 juta.
"Program Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang disertakan dalam kebijakan insentif ini manfaatnya sangat dirasakan langsung oleh peserta," kata Yosep.
Atas kepeduliannya terhadap perlindungan jaminan sosial, maka tidak heran jika Bupati Bandung telah meraih penghargaan juara 1 Paritrana Award pada tahun 2021 dari BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat.
Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) merupakan program pemerintah yang diinisiasi Kemenko PMK, Kemendagri, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang telah mendukung penuh implementasi program BPJS Ketenagakerjaan.
"Pak Bupati akan terus berkomitmen dalam melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan atau perlindungan jaminan sosial di wilayahnya," tandas Yosep.
Komitmen tersebut juga dibuktikan dengan pemberian perlindungan/jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para penyelenggara pemilu.
Hal tersebut sebagai wujud kepedulian Bupati Bandung untuk melindungi setiap penyelenggara dalam melaksanakan tahapan pemilu 2024, yang juga termasuk kategori pekerja berisiko tinggi.
Bupati Bandung Dadang Supriatna melihat pada penyelenggaraan pemilu lalu banyak petugas yang mengalami sakit. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia saat mengawal jalannya pesta demokrasi tersebut.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Bandung dan BPJS TK Cabang Bandung Lodaya dilakukan pada Senin (22/5/23) lalu.
Tentunya setelah adanya kerjasama ini, penyelenggara pemilu di Kabupaten Bandung bisa bekerja dengan baik, aman dan selamat, sehingga pemilu berjalan lancar dan sukses.(*)
