KETIK, MALANG – Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mulai menggelar sosialisasi proyek Buy The Service (BTS) sebagai solusi persoalan transportasi publik di Kota Malang bersama sopir angkot. Hal tersebut sebagai jawaban dari keresahan para sopir angkot.
"Kami ingin bahwa angkutan umum yang ada di Kota Malang ini dapat diselesaikan. Kita tahu sendiri transportasi publik di Kota Malang ini semakin menurun. Ada beberapa hal terkait koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan transportasi publik," ujar Wahyu, Selasa (9/7/2024).
Sopir angkot sempat meminta Pemkot Malang mencari solusi agar angkutan kota dapat kembali diminati masyarakat. Menurut Wahyu salah satu caranya ialah dengan menyaingi ojek online baik dari segi fasilitas dan kualitas. Proyek BTS dinilai mampu mewujudkan hal tersebut.
"Sekarang kita coba bantu untuk bisa menyaingi angkutan online dengan bantuan dan subsidi. Di beberapa daerah bisa terbukti dan akhirnya ojol berkurang dan beralih ke kendaraan publik," tambahnya.
Wahyu Hidayat bersama sopir angkot. (Foto: Lutfia/Ketik.co.id)
Oleh Kementerian Perhubungan, Pemkot Malang diminta memperdalam kajian dengan meminta masukan dari sopir angkot. Proyek BTS dinilai sebagai solusi efektif mengatasi persoalan transportasi publik.
"Salah satunya masukan dari sopir atau konsultasi publik ini sangat penting dalam proses pembuatan kajian. Tidak hanya itu dengan konsultasi publik ini untuk meminimalisir keluhan mereka (sopir angkot)," tambahnya.
Ia menargetkan pada September 2024 nanti kajian dapat segera diselesaikan untuk mendapatkan persetujuan dari Kemenhub. Khususnya terkait subsidi dari APBN dan diimbangi dengan APBD Kota Malang.
"Nanti akan kami rekrut mereka (sopir angkot) tapi ada kualifikasi yang memang harus dipenuhi. Tapi yang superioritas yaitu pengemudi angkot. Nanti ada pihak ke tiga yang kami tunjuk untuk mengatur terkait pengemudi ini," tambahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra menjelaskan solusi tersebut belum final. Konsultasi publik bersama sopir angkot menjadi kunci utama dalam transformasi angkutan publik.
"Ini adalah tahapan sosialisasi atau konsultasi publik selain kajian-kajian yang sudah kami susun. Pengemudi ini adalah stakeholder utama dalam mewujudkan transformasi angkutan publik. Kalau mereka gak setuju, bisa tidak terwujud," paparnya.
Namun Widjaja menekankan perubahan adalah keniscayaan agar Kota Malang dapat berkembang. Melalui proyek BTS, Widjaja mengartikan bahwa layanan yang selama ini hanya dimiliki sopir angkot dapat dimaksimalkan oleh Pemkot Malang.
"Di sini pemerintah daerah hadir memberikan layanan transformasi angkutan publik yaitu BTS. Selama ini kan angkot ya angkotnya mereka sendiri, biaya perawatannya mereka sendiri yang menanggung. Dengan BTS, berarti pemerintah membeli layanan mereka," tegasnya. (*)
