KETIK, BATU – Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai optimis mampu menyelesaikan 25 program prioritas di sisa waktu APBD Kota Batu tahun 2023. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program-program sosial.
Aries menyebutkan, pihaknya telah mengalokasikan dana tambahan hampir Rp 10 miliar untuk beasiswa pelajar berprestasi, kurang mampu dan korban Covid-l9.
Kemudian, Pemkot Batu juga meningkatan alokasi BOSDA termasuk untuk mengakomodir pelajar SMPN 7 Kota Batu. Kenaikan Insentif Guru Tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah.
"Di Bidang Kesehatan dialokasikan tambahan hampir Rp 15 miliar yang dipergunakan untuk penanganan strategis penurunan angka stunting, pembayaran JKN-PBID, pengadaan peralatan medis dan operasionalisasi PSC," urainya, Senin (16/10/2023).
Kemudian, di Bidang Ketenagakerjaan dialokasikan tambahan hampir Rp 4 miliar yang dipergunakan untuk penyebarluasan informasi pasar kerja atau Job Fair, pelatihan kerja bagi para pencari kerja sampai bersertifikat, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan Bidang UMKM.
Pemkot Batu juga memasukkan alokasi tambahan Rp 1,5 miliar untuk pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha dengan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM bagi UMKM yang dilakukan melalui PLUT. Dengan tujuan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Kota Batu.
"Agar semua program-program tersebut bisa direalisasikan pada P-APBD 2023 ini, legislatif bisa melakukan pengawasan dan mengawalnya. Kami menyakini bahwa dengan sinergi antara pemerintah dan DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat, kita dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama," harapnya.
Sebaliknya, Aries juga tidak menapik bahwa eksekutif dan legislatif mencoret sembilan program prioritas yang tidak mungkin dijalankan tahun 2023. Di mana Pemkot Batu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II.
"Tidak dilaksanakan beberapa program prioritas tersebut dikarenakan selama kurun waktu perjalanan tersebut dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada semester I terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Sehingga perlu ada kebijakan yang akan ditempuh guna memecahkan permasalahan dengan berbagai kondisi tersebut," bebernya.
Aries menyebutkan, dari hasil evaluasi yang pihaknya lakukan ada sembilan program prioritas yang tidak bisa dijalankan disisa tahun kegiatan. Beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan berada di empat OPD. Diantaranya Dinas Perumahan terdiri dari lima program, DPUPR dua program, serta Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan dengan masing-masing satu program.
"Kami juga sampaikan bahwa faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan APBD Tahun 2023 adalah terjadinya pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan," pungkasnya. (*)
