KETIK, LUMAJANG – Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Lumajang Agus Setiawan menilai masih banyak celah yang cukup terbuka untuk melakukan penambangan illegal di sejumlah titik di Kabupaten Lumajang.
Celah itu bahkan ada pada lokasi di mana sebenarnya aktivitas tambang dilarang, atau dalam zona merah dan kawasan-kawasan lain yang memang tak boleh ditambang.
"Karena masih ada celah, dan pasirnya tersedia secara melimpah, maka ini menjadi tempat bagi pelaku tambang tak berizin untuk melakukan aktivitas illegalnya," kata Agus Setiawan.
Oleh karena itu diperlukan kejelian petugas, mulai dari aparat desa sampai pada jajaran kepolisian yang paling bawah, untuk selalu melakukan deteksi awal, dan melakukan penindakan dengan proses yang cepat.
"Penambang nakal di pantai misalnya, penambang illegal ini kan dilakukan secara terbuka. Mudah diketahui, sehingga pengawasannya juga mudah. Pengawasannya harus dilakukan secara dini, sehingga kegiatan tambang illegal ini bisa segera dihentikan," jelas Agus Setiawan.
Lemahnya pengawasan terhadap tambang illegal ini merupakan salah satu bentuk kurangnya lemahnya sistem pengawasan yang dimiliki Pemkab Lumajang. Sejak lama sampai kini, belum ada sistem yang benar-benar nyata mampu menekan penambangan illegal di Lumajang.
Libatkan penegak hukum sampai yang paling bawah, dan sertakan aparat desa untuk pengawasan. Namanya tambang illegal, sama saja dengan pencurian sapi. Sama-sama tindakan pidana, yang perlu dituntaskan usaha pengawasan penegakan hukumnya,” urainya kemudian.
Menurutnya untuk pengawasan dan penegakan hukum ini, sangat diperlukan payung hukum untuk aparat desa, sehinga fungsi pengawasannya benar-benar secara sah bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kalau ini tidak dilakukan, maka penambangan illegal akan tetap ada. Yang sangat penting juga adalah penegakan hukumnya terhadap pelaku. Jangan main-main dan tidak pandang bulu,” tegasnya. (*)
