KETIK, SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Mohammad Machmud mengomentari kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang menjual ratusan kendaraan operasional untuk digantikan dengan kendaraan listrik.
Menurut Machmud, kebijakan tersebut harus dipikirkan baik-baik terkait untung dan ruginya. Jangan sampai tujuan Pemkot Surabaya untuk menghemat anggaran, malah terjadi pemborosan.
"Harus dihitung biaya BBM kendaraan operasional selama setahun lalu dibandingkan dengan operasional kendaraan listrik," jelas Machmud saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (20/6/2024).
"Jangan sampai tujuannya untuk menghemat, justru yang terjadi malah pemborosan. Apalagi yang digunakan uang rakyat," imbuhnya.
Menurut Machmud, banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan konversi kendaraan operasional dari konvensional ke listrik. Apalagi dengan sistem sewa, tentu ada biaya bulanan yang harus dikeluarkan.
"Untuk mobil pemkot kan rencananya akan sewa, itu pasti ada biaya yang harus dikeluarkan tiap bulannya, belum lagi maintenance-nya," tambahnya.
Kader Partai Demokrat ini meminta Pemkot Surabaya untuk transparan mengenai data kerugian dan keuntungan mengganti kendaraan operasional menjadi kendaraan listrik.
Hal ini penting agar masyarakat dapat menilai kebijakan yang diambil oleh Pemkot Surabaya telah melalui banyak pertimbangan.
"Ya nanti datanya juga harus transparan, biar masyarakat tau uangnya digunakan untuk hal yang bermanfaat. Kalau memang lebih hemat tidak masalah," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berencana melelang sebanyak 887 unit kendaraan operasional. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung elektrifikasi dengan mengganti kendaraan BBM ke listrik.
Untuk kendaraan operasional berupa motor akan diganti sepenuhnya dengan motor listrik, sedangkan mobil Pemkot Surabaya akan melakukan sistem sewa dikarenakan harga mobil listrik yang masih mahal di pasaran.(*)
