KETIK, MALANG – DPRD Kota Malang memberikan SP 1 terhadap pengerjaan Jembatan Lembayung yang menghubungkan Kelurahan Bumiayu dan Kelurahan Mergosono. Jembatan direncanakan selesai hari ini, Selasa (12/12/2023), namun, faktanya molor.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arofin menjelaskan SP 1 tersebut belum diberikan dalam bentuk surat resmi. Terlebih Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang rutin memberikan pengawasan dan pemantauan terhadap pengerjaan jembatan.
"DPUPRPKP sudah tidak kurang-kurang memberikan pengawasan, pantauan, peringatan, dan sebagainya (kepada pengerja). Walaupun belum SP berbentuk surat tertulis karena baru hari ini sehingga hari ini mulai ada SP 1," ujar Fathol usai melakukan sidak pada Selasa (12/12/2023).
Fathol merasa kecewa dengan progres pembangunan jembatan tersebut. Mengingat keberadaan Jembatan Lembayung merupakan hal yang penting bagi warga sekitar, khususnya para siswa. Maka dari itu pengerjaan Jembatan Lembayung harus memenuhi standar ketepatan mutu dan fungsi.
"Kecewalah karena terlambat waktunya sudah lewat per hari ini. Sehingga harus tepat mutu, tepat fungsi, jangan terlalu dipaksakan karena ketakutan denda per mil itu akhirnya kerja seenaknya sendiri. Saya harapkan rekanan agar ini dijadikan pengalaman, jangan sampai tahun mendatang kejadian lagi seperti ini," tambahnya.
Berdasarkan kesepakatan awal bersama DPUPRPKP Kota Malang, keterlambatan pengerjaan dapat dikenakan denda Rp 1,3 juta per mil per hari. Fathol memonta supaya DPUPRPKP Kota Malang tidak lagi melakukan lelang di akhir tahun anggaran.
"Begitu awal tahun sudah memungkinkan segera lempar ke badan lelang, badan pelayanan pengadaan. Kemudian betul-betul turun ke lapangan memanyau kesiapan calon pemenang lelang agar tidak seperti ini," tutupnya. (*)
