KETIK, BANDUNG – Pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi program pengentasan kemiskinan, guna menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di tahun 2024.
Salah satu evaluasi adalah memastikan anggaran program yang difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Menanggapi hal ini anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah meminta pemerintah untuk mengakurasi data kemiskinan terlebih dahulu, sebelum membuat kebijakan baru.
“Pertama perbaiki dulu data, karena ini dasar dari segala perhitungan. Seringkali kita mendengar program sejenis tidak tepat sasaran, sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya,” kata Najib, Jumat,(26/5/2023).
Najib berharap, pemerintah tidak memberhentikan keberlangsungan program kemiskinan ekstrem yang sudah berjalan selama ini. Sebab, kata Najib, program tersebut tidak bisa sekali dalam penangananya.
“Kemudian, tahapan lainya adalah keberlangsungan program. Jangan sampai program berhenti di tengah jalan, karena progam tersebut biasanya tidak bisa sekali dalam penangananya,” tegas Najib.
Legislator asal Dapil 2 Jawa Barat ini pun kembali menekankan pentingnya keakuratan data kemiskinan, sebagai tumpuan dari besar kecil program yang akan diberikan.
“Saya pikir apapun programnya terkait kemiskinan ini didahului keakuratan data karena sebagai tumpuan dari besar kecil program yang akan diberikan,” tandas Najib.(*)
