KETIK, TUBAN – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tuban KH Abdul Matin Djawahir, mendukung peryataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait potensi terorisme saat ini.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo saat memberikan arahan kepada personel pada apel Kasatwil 2023 di Jakarta, Rabu (1/11) lalu, mengingatkan jajarannya agar mewaspadai bangkitnya sel-sel tidur terorisme, bersamaan dengan pecahnya perang Israel versus Palestina.
Dia menyampaikan, sudah 57 orang ditangkap terkait terorisme dalam beberapa waktu terakhir. Polisi harus mengantisipasi teror agar agenda pemilu dan pembangunan dapat berjalan lancar.
“Polisi juga mewaspadai munculnya sel-sel tidur yang terafiliasi dengan teroris. Beberapa waktu lalu dampak perang Israel Palestina tentunya juga membangkitkan sel-sel tidur yang terafiliasi dengan teroris dan mau tidak mau kita tentunya harus waspada," ujar Sigit dalam Apel itu.
Namun pernyataan itu, dikritik oleh beberapa pihak yang menilai pernyataan Sigit soal bangunan sel-sel tidur terorisme merupakan pengalihan isu.
Terkait hal itu, Ketua MUI Tuban Jawa Timur KH Abdul Matin Djawahir, punya pendapat yang berbeda. Sebab, pernyataan Kapolri itu merupakan kewaspadaan dan langkah polisi untuk menangkal penyebaran paham Radikalisme dan Terorisme.
“Kami percaya Kapolri dan jajaran kepolisian bersungguh- sungguh melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban terorisme. Maka kami MUI Tuban Jawa Timur, Menolak adanya politisi yang tidak mendukung langkah Kapolri,” kata KH Abdul Matin yang juga Pengasuh Ponpes Bejagung, Sabtu (03/11/2023)
Dikatakan oleh KH Abdul Matin, tudingan sebagai pengalihan isu itu tidak tepat. Sebab menurutnya, bahwa, apa yang disampaikan Kapolri tidak ada hubungannya dengan polemik konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mewakili MUI Tuban KH Abdul Matin tetap bersimpatik dan mendoakan saudara - saudara di Palestina. Tanpa melupakan masyarakat indonesia agar tetap hidup damai dan aman dari gangguan teroris.
"Kami di MUI menolak adanya politisi yang tidak mendukung langkah -langkah Kapolri. Sebab, kepolisian memang harus bersikap waspada tentang keamanan dan ketertiban di Indonesia," tutupnya
Terpisah Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai dalam konteks preventif, dirinya sangat setuju untuk terus melakukan mitigasi dan perlu pengawasan yang ekstra saat ini terkait dengan potensi munculnya aksi teror. Pasalnya, aksi teror bukan hanya tunggal penyebabnya, banyak hal yang mempengaruhinya termasuk kondisi global. Apalagi Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi besar, Pemilu DPD, DPR dan DPRD. Juga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pilkada serentak.
Namun demikian yang paling mendasar bagi negara, bagi pemerintah dan segenap aparat negara termasuk aparat kepolisian, harus tepat dan cermat dalam mengidentifikasi serta memitigasi faktor utama potensi munculnya sel teroris.
"Bisa jadi karena memang ideologi, bisa karena lingkungan, kondisi sosial, kondisi politik, faktor ketidakadilan, kesejahteraan dan juga kondisi global," ujar Didik dalam keterangan liris diterima.
Namun demikian, lanjut Didik dalam keterangan itu, Jangan hanya persoalan global yang menjadi titik atensi. Padahal bisa saja ada fenomena gunung es yang cukup fundamental yang melatarbelakangi terorisme di Indonesia, yang selama ini belum terselesaikan, atau bahkan belum tersentuh penanganannya.
"Ya, tidak dipungkiri rasa keadilan publik saat ini memang sedang menghadapi dinamika, khususnya terkait dengan kondisi politik & demokrasi, hukum & keadilan, ekonomi & kesejahteraan. Mudah-mudahan tidak meningkat menjadi gejolak," sambungnya
Dia menambahkan upaya preventif juga sangat tergantung kepada Pemerintah dan aparat negara termasuk aparat keamanan bisa bijak dan tanggap ing sasmito atas apa yang menjadi perasaan, suara dan harapan masyarakat.
"Jangan sampai ada rasa kesewenang-wenangan yang diterima oleh rakyat. Jangan ada rasa pengabaian terhadap hak rakyat. Jangan ada perasaan akal-akalan dalam mengurus bangsa ini. Dan jangan sampai rakyat merasa ditinggalkan, dan semuanya seolah-olah menjadi milik elit yang bisa menentukan apapun yang diinginkan," lanjutnya
"Saya berharap Kepolisian tanggap betul apa yang melatarbelakangi potensi ancaman terorisme di Indonesia saat ini. Salah kelola, bisa bahaya," tutupnya. (*)
