KETIK, BLITAR – Secara geografis dan menurut terminologi Blitar Selatan kerap digunakan untuk menyebut wilayah Kabupaten Blitar yang berada di sisi selatan Kali Brantas. Sisi terjauhnya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.
Jalan rusak adalah perkara klasik yang tak pernah betul-betul teratasi di Blitar Selatan. Beberapa hanya ditambal sulam seadanya agar tidak membahayakan pengguna jalan. Itu pun tak jarang masih menggunakan dana swadaya dari masyarakat karena lambannya respons pemerintah.
Saking lelahnya dengan kondisi seperti ini, pada awal tahun 2023, perwakilan masyarakat Blitar Selatan dari 7 kecamatan berdemo di kantor bupati. Mereka menuntut keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur di kawasan selatan ini. Sebab, selama ini pembangunan di Kabupaten Blitar terasa timpang antara wilayah utara dan selatan.
Massa dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut keadilan untuk masyarakat Blitar Selatan semakin sering unjuk rasa di pertengahan tahun 2023. Bahkan hampir tiap bulan selalu ada agenda unjuk rasa di Kabupaten Blitar yangmana wakil bupatinya telah undur diri.
Menurut salah satu tokoh muda pergerakan Masyarakat Peduli Blitar Selatan, Sutarto kepada media online Nasional ketik.co.id menjelaskan bahwa pihaknya dari masyarakat Blitar Selatan mencoba komunikasi intens dengan Pemkab Blitar berkaitan kesenjangan antara Blitar Selatan dengan Blitar Utara.
“Kesenjangan yang kita sampaikan, pertama terkait pendidikan, anak-anak kita jika ingin melanjutkan sekolah menengah keatas dan perguruan tinggi harus ke wilayah Utara, kedua terkait sarana dan prasarana sangat memprihatinkan terutama di 7 Kecamatan,” tandas Sutarto.
"Terkait fasilitas Kesehatan juga begitu. Jika ada orang sakit harus menempuh jarak yang sangat jauh sampai butuh waktu setengah jam lebih, baru bisa ke fasilitas kesehatan,”imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Bagas, ketua organisasi masyarakat Radja, selepas berdiskusi dengan Sutarto di Rumah Makan Bu mamik, Jumat (22/9/2023).
"Berawal tidak sinkronnya kepemimpinan bupati, hingga wakilnya mundur. Sedangkan kebijakan dan permasalahan, pembangunan rumah sakit, puskesmas, infrastruktur jalan, jual-beli proyek ugal-ugalan, menambah raport kepemimpinan bupati gagal memimpin kabupaten Blitar," ujarnya.
Menurutnya mereka bersama hanya mengkritik dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Blitar bagian Selatan. Dan hal ini bukan hanya diteriakkan dari LSM, tidak hanya ormas atau pergerakan-pergerakan lain, masyarakat pun harus cerdas dan kritis. "Jika perlu kita berikan penyuluhan dan edukasi untuk kebaikan masyarakat sendiri," terangnya.
"Kami harapkan bidang kesehatan, pendidikan, pangan, kesejahteraan dan kedilan serta politik dikedepankan agar masyarakatnya kondusif. Idealnya khusus Blitar selatan jalannya, pendidikan, ekonominya, kesehatanya dapat dijangkau dengan mudah," pungkasnya.(*)
