KETIK, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas daerah-daerah pariwisata super prioritas. Dorongan itu dilaksanakan lewat program prioritas pembangunan yakni peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas dalam konteks revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Diharapkan akan ada rekomendasi strategis untuk kemajuan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) menuju wisata berkelanjutan.
“Untuk itu saya sangat berharap ada rekomendasi strategis dari kajian yang sudah dilaksanakan oleh Kemenko PMK bekerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES), dan FISIP Universitas Parahyangan (UNPAR) ini. Terlebih kajian ini melingkupi tiga Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yakni Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo,” ujar Deputi Koordinator Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Budaya, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Didik Suhardi, Rabu (25/10/2023)
Dalam rapat koordinasi yang bertajuk Diseminasi Hasil Kajian Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas Sektor Pariwisata dan Kebudayaan di DPSP Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo tersebut, Didik mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk destinasi wisata tersebut.
“Karena kalau ingin maju dan menang adalah berinovasi dan punya daya kreativitas. Maka sumber daya manusianya juga perlu diperhatikan. Maka saya apresiasi kajian ini agar daerah wisata super prioritas ini dapat meningkatkan sumber dayanya termasuk SDM-nya, paling tidak berdampak secara ekonomi pada masyarakat sekitar,” terang Didik.
"Dengan demikian nanti saya berharap agar rekomendasi dari kajian ini dapat didetailkan sehingga ada kegiatan lanjutan yang meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas tiga daerah tersebut,” sambung Didik.
Senafas dengan Didik, Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Kemenko PMK Molly Prabawaty menegaskan bahwa kajian ini dharapkan memberikan solusi dalam rangka peningkatan inovasi dan kreativitas di tiga DPSP tersebut.
“Pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur, dukungan pemerintah pusat dan daerah di tiga DPSP tersebut saya kira sudah bagus. Nah, memang untuk SDM memang harus ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan pada masyarakat lokal menindaklanjuti rekomendasi kajian ini. Dan ini bisa dikerjakan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Misal penggunaan dana desa untuk membangun pariwisata di daerahnya,” beber Molly.
Kajian ini merupakan kerjasama Kemenko PMK, Friedrich Ebert Stiftung (FES), dan FISIP Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam kesempatan itu hadir Brigitt Brigitte Juchems, Resident Director FES Indonesia dan juga peneliti dari FISIP Unpar yakni Pius Sugeng Prasetyo, Theresia Gunawan, Jeremia Gom Gom Parullian Simanjuntak, dan Yosefa.
Pius Sugeng Prasetyo dalam rekomendasinya menegaskan agar komunitas lokal maupun adat dirangkul dalam pengembangan dan promosi wisata di daerahnya. Karena mereka yang punya pengetahuan mendalam tentang budaya dan potensi wisata daerahnya.
Tak hanya itu, Pius juga berharap dorongan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, manajemen destinasi, dan pemasaran pariwisata.
“Dan tak kalah penting perlunya inkubator pariwisata atau pusat inovasi pariwisata yang dapat memberikan dukungan teknis dan sumber daya bagi pengusaha yang mengembangkan ide-ide inovatif dalam sektor ini," ujar Pius.
"Selain itu, perlu juga pemerintah daerah atau pusat memberikan penghargaan atau insentif kepada inovator di sektor pariwisata untuk mendorong ide-ide kreatif,” imbuh Pius seraya menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui program capacity buliding terkait inovasi dan kreativitas adalah rekomendasi yang paling mengemuka. (*)
