KETIK, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama Universitas Kristen Maranatha akan bekerjasama menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada 7 Juni 2024 mendatang.
Sosialisasi akan berlangsung di kampus Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Jawa Barat dengan tema besar tentang transisi pemerintahan dalam semangat Pancasila dan bingkai NKRI.
Kegiatan tersebut sekaligus membahas tentang pentingnya mengembalikan 'Utusan Golongan' dalam keanggotaan MPR RI.
"Transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto, dipastikan bisa berjalan lancar, sejuk, dan tanpa hambatan. Mengingat saat ini Pak Prabowo merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, sehingga mengetahui dengan detail tentang berbagai program pembangunan yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan," ujar Bamsoet,
Menurut Bamsoet, transisi pemerintahan harus mengedepankan semangat mengawal keberlanjutan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang telah diletakan pondasinya oleh Presiden Joko Widodo maupun para presiden Indonesia sebelumnya.
Dalam proses masa transisi pemerintahan, berbagai hal tetap perlu dipersiapkan, agar ada kesinambungan dan keselarasan antara program kerja yang menjadi unggulan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan program kerja yang menjadi unggulan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
"Karenanya RAPBN 2025 harus bisa mengakomodir berbagai kebutuhan program kerja kedua presiden tersebut. Misalnya terkait proses pembangunan IKN Nusantara yang harus tetap dilanjutkan pada masa pemerintahan Pak Prabowo, bersamaan dengan pelaksanaan program makan siang gratis bagi para siswa sekolah," jelas Bamsoet.
Mantan Ketua DPR RI ini mengatakan, terkait gagasan menghadirkan kembali Utusan Golongan sebagai bagian dari keanggotaan MPR RI, gagasan tersebut sudah mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat.
Antara lain, PB Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.
Sebab, keberadaan Utusan Golongan sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, yakni terdiri dari 13 macam golongan kelompok masyarakat.
Antara lain Golongan Tani, Golongan Buruh Pegawai Negeri, Golongan Pengusaha Nasional, Golongan Koperasi, Golongan Angkatan 45, Golongan Angkatan Bersenjata, Golongan Veteran, Golongan Alim Ulama, Golongan Pemuda, Golongan Wanita, Golongan Seniman, Golongan Wartawan, dan Golongan Cendekiawan/Pendidik.
"Pada saat reformasi bergulir, keberadaan Utusan Golongan malah dihapuskan. Padahal landasan pemikiran Presiden Soekarno sangat jelas dan tegas, tidak boleh ada satupun elemen bangsa yang merasa ditinggalkan, sehingga lembaga perwakilan pun harus merepresentasikan seluas-luasnya kepentingan rakyat," pungkas Bamsoet.(*)
