KETIK, JAYAPURA – Negosiasi pembebasan penyanderaan pilot Susi Air masih menemui jalan buntu. Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menduga ada keterlibatan pejabat menjadi donatur aksi teror Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Irjen Pol Mathius D Fakhiri menegaskan penyelamatan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens dengan negosiasi masih terus dilakukan. Namun, kepolisian juga akan melakukan penegakan hukum tanpa melihat siapa pun di belakang KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens disandera oleh Egianus dan kelompoknya pada Selasa, 7 Februari 2023. Penyanderaan Kapten Philip Mark Mehrtens sesaat setelah mendarat di Lapangan Terbang Distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Pesawat Susi Air itu lalu dibakar oleh KKB Egianus Kogoya.
Satgas Damai Cartenz masuk ke Distrik Paro pada 14 Februari 2023. Egianus dan kelompoknya sudah tidak berada di lokasi tersebut dan wilayah Distrik Paro sudah dalam keadaan kosong karena warganya mengungsi ke Distrik Kenyam.
Egianus diketahui sempat berada di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, pada akhir Februari 2023. Aksi teror dilakukan kelompok Egianus di distrik ini dengan membunuh seorang anak kepala kampung yang masih berusia 6 hingga 8 tahun karena ayahnya tidak mau memberi bahan makanan yang diminta Egianus.
Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyebut upaya penyelamatan Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens melalui negosiasi sudah berjalan lebih dari 60 hari. Karena dianggap sudah terlalu lama, sehingga sudah diperlukan langkah yang lebih tegas untuk menuntaskan kasus tersebut.
"Bahwa waktu kita melakukan negosiasi sudah berjalan cukup lama, ini sudah memakan waktu hampir tiga bulan, tentunya Polri akan melakukan langkah-langkah tegas selain negosiasi" kata Fakhiri.
Kapolda menduga ada pejabat pemerintahan terindikasi kuat membantu aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. "Kami akan menyasar siapa pun, baik masyarakat maupun pejabat yang mendukung aktivitas Egianus, akan kita tegakan hukumnya," ujar Fakhiri Minggu (30/4/2023).
Antara TNI dan Polri telah berbagi tugas sejak awal operasi penegakan hukum dilakukan untuk menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. "Kapolda menangani usaha negosiasi, sedangkan Panglima membantu Satgas Damai Cartenz dalam hal penegakan hukum," ungkap Irjen Pol Mathius D Fakhiri.
Setelah proses negosiasi berjalan hampir tiga bulan, kapolda kembali meminta semua berkumpul. Dia menilai perlu membahas dan mengevaluasi tindakan yang telah dan akan dilakukan agar masalah ini bisa cepat selesai. (*)
