KETIK, JAKARTA – Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer mengatakan, Indonesia selama ini punya masalah sejarah terkait proses transisi pemerintahan. Dimulai era Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga Megawati Soekarnoputri.
"Baru transisi sedikit beradab dan terhormat itu dari Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ke Pak Jokowi. Nah, kedepan ini tradisi itu akan dilanjutkan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pemerintahan berkelanjutan," kata Immanuel Ebenezer diskusi Gelora Talks bertajuk 'Melepas Jokowi, Menyambut Prabowo, Menyongsong Indonesia Maju', Rabu 25 September 2024 sore.
Joman berharap tradisi transisi pemerintahan berkelanjutan ini bisa terus dilanjutkan, sehingga tidak ada lagi warisan-warisan konflik seperti konflik ideologi.
"Kita tidak ingin bangsa ini terjebak dengan persoalan-persoalan lama, kita harus tolak. Kita sudah sepakati soal presidensial, artinya kekuasaan tunggal itu hanya ada di eksekutif, yaitu presiden. Jangan sampai ada urusan kekuasaan liar, yang menghasilkan boneka-boneka. Kalau bonekanya lucu nggak apa-apa, tetapi kalau bonekanya monster seperti di dalam film Chucky sangat menakutkan, kita tidak mau," bebernya.
Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer meminta agar pemerintahan Pravowo-Gibran melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada, serta tidak menyimpang dari program-program prioritas yang telah dikampanyekan.
"Target kita 2045 itu, membangun sumber daya unggul. Semoga program unggulan Prabowo-Gibran bisa menciptakan generasi unggul, bukan generasi yang menerima warisan kebencian konflik," katanya.
Menurutnya, politik berbasis dendam dan kebencian politik. Noel mengaku bangga dengan Jokowi dalam konteks politik hari ini yang telah dilakukannya.
"Dulu orang alergi sebut nama Anies (Anies Baswedan), tapi sekarang PDIP berani sebut nama Anies, bahkan Anies diudang. Padahal kita paham yang meradikal-radikal Anies itu ya mereka, sementara kelompok pendukung Anies mengkafir-kafirkan PDIP. Dengan adanya Jokowi terkonsolidasi mereka, tidak saling mengharamkan lagi. Hebat juga kan berarti Jokowi," ujarnya.
Artinya, sejelek apapun pendapat orang terhadap Jokowi, tetapi Jokowi berhasil menyatukan dua kutub yang sebelumnya tidak bisa ketemu, akhirnya bisa ketemu dan menyatu.
"Semoga kedepan ini sebagai anak bangsa bisa melihat mana yang substansi dan mana yang tidak substansi. Kita capek berkelahi terus, saatnya bersatu dan membangun," pinta Noel.
Pengamat politik President University AS Hikam menambahkan, transisi pemerintahan keberlanjutan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berdampak pada penguatan demokrasi Indonesia.
"Pergantian pemerintahan akan membawa dampak kepada relasi masyarakat sipil dengan masyarakat politik terhadap kehidupan berdemokrasi. Kita berharap akan menghasilkan suatu proses demokrasi yang lebih maju, lebih baik dan lebih konsitusional," terang AS Hikam.
Ia menilai ke depan Prabowo hendaknya tidak perlu terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Tetapi fokus pada berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat sekarang.
"Seperti makan gratis, susu gratis, pemberantasan korupsi, kalau kelanjutan IKN itu bukan dambaan masyarakat. Bidang-bidang prioritas masyarakat perlu diprioritas Prabowo dalam 5 tahun ke depan," ucap mantan Menristek 1999-2001 era Gus Dur ini. (*)