KETIK, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengimplementasikan komitmen pendanaan dari program Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 302 triliun (asumsi kurs Rp 15.116 per US$) yang diinisiasi negara maju, salah satunya Amerika Serikat.
Hal tersebut menyusul diresmikannya Kantor Sekretariat JETP yang berlokasi di Kementerian ESDM, Jakarta.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan JETP merupakan program inisiatif kemitraan antara Indonesia dengan beberapa negara maju. Tujuannya, adalah guna memastikan penurunan emisi gas rumah kaca.
"Prinsip-prinsip keadilan masyarakat. Masyarakat harus tetap mendapatkan akses energi, energinya semakin bersih, prinsip ketahanan energi dan juga harga listriknya tetap terjangkau. Harga energinya tetap terjangkau," ungkapnya di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (16/2/2023).
Menurut Dadan, dalam waktu jangka pendek ini Sekretariat JETP akan menyusun rencana investasi (comprehensive investment plan) untuk proyek yang akan mendapat pendanaan program ini. Meski demikian, Dadan belum dapat merinci secara detail proyek-proyek mana saja yang akan mendapatkan pendanaan dari program ini.
"Di situ nanti akan keluar proyek-proyeknya, kegiatannya, programnya seperti apa, berapa penurunan emisi gas rumah kaca, berapa biaya nya, investasinya berapa, terus bagaimana kita mengeksekusinya. Semua akan mengikuti regulasi-regulasi yang ada di kita tentunya," ujar Dadan.
Sementara itu, Head of U.S. Department of Treasury Alexia Latortue mengatakan sekretariat JETP akan memainkan peran penting kedepannya, terutama dalam perencanaan dan pengembangan proyek untuk kemitraan transisi energi.
Di samping itu, sekretariat juga akan mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan transisi ke energi bersih.
"Termasuk dalam enam bulan ke depan terkait rencana investasi dan kebijakan yang komprehensif dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditargetkan," kata dia.
Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sempat mengungkapkan pihaknya dan negara-negara maju tergabung dalam G7 berkomitmen mendanai hingga US$ 20 miliar untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia, khususnya untuk meninggalkan penggunaan batu bara sebagai sumber energi.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Selasa (15/11/2022), Biden mengatakan, komitmen US$ 20 miliar ini dalam rangka mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan mendukung percepatan transisi energi melalui penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.
"Kami dengan Indonesia dan Jepang bersama-sama menciptakan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE). Bersama kita memobilisasi US$ 20 miliar dalam pengembangan EBT dan mendukung transisi energi untuk menjauhi batu bara US$ 20 miliar ambisi institusi keuangan untuk transisi energi yang bisa dirasakan dampaknya untuk dunia," tuturnya saat KTT G20 di Bali, Selasa (15/11/2022).
Biden mengatakan, ini juga bisa digunakan untuk mendorong proyek berbasis energi terbarukan seperti mendukung pengembangan kendaraan listrik dan teknologi.
"Ini juga bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa berkontribusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim global," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Biden juga mengungkapkan bahwa G7 secara resmi meluncurkan pendanaan global untuk infrastruktur dengan mobilisasi pendanaan hingga US$ 600 miliar untuk lima tahun ke depan.
"Ini untuk pembangunan berkualitas, infrastruktur berkelanjutan, dan investasi rendah karbon untuk negara-negara berpenghasilan menengah (negara berkembang)," tuturnya. (*)
