KETIK, SURABAYA – Polda Jawa Timur menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 untuk mempersiapkan personel terkait pengamanan Pemilihan Umum tahun 2024 di wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini digelar di lapangan Makodam V Brawijaya, pada Selasa (17/10/ 2023).
Turut hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah kepala Forkopimda Jawa Timur (Jatim). Kegiatan ini di lakukan sebagai langkah pengecekan akhir untuk melihat kesiapan para personil dalam mengamankan pesta demokrasi 5 tahunan yang akan digelar pada Februari 2024 mendatang.
Kapolda Jatim, Irjen Toni Harmanto mengatakan untuk mengantisipasi potensi gesekan yang terjadi saat tahapan pemilu berlangsung pihaknya melakukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 agar pemilu 2024 dapaf berjalan damai dan tertib.
"Jadi ini merupakan bentuk ekspresi kita dalam menjamin terselenggaranya kegiatan pemilu pada tahun 2024 mendatang agar dapat berlangsung aman," jelas Toni saat ditemui usai penyelenggaraan Apel Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024, Surabaya (17/10/2023).
Prosesi penandatanganan pemilu damai oleh Gubernur Khofifah, Pangdam V Brawijaya Farid Makruf, dan Kapolda Jatim Toni Harmanto. (Foto: Husni Habib/Ketik.co.id)
Pada kesempatan ini juga dilaksanakan prosesi penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai yang di ikuti oleh semua partai politik peserta pemilu, KPU Jatim, Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya dan Kajati Jatim.
Tidak berhenti sampai disitu, Polda Jatim juga akan lebih sering melakukan pengecekan terkait black campaign (kampanye hitam) yang biasanya marak dilakukan di dunia maya jelang penyelenggaraan pemilu.
"Kami akan rutin menyelenggarakan operasi siber untuk menangkal publikasi dan sosialisasi bahaya hoaks yang dapat mengganggu keamanan pemilu 2024 nanti," tambahnya.
Di akhir Toni memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran keamanan pada saat penyelenggaraan pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera. Sanksi yang akan diberikan mulai dari menghapus (take down) unggahan hingga pemberian sanksi pidana, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan.
"Untuk langkah antisipatif tim siber kami tidak akan ragu untuk melakukan take down agar berita hoax tersebut tidak menyebar," pungkasnya.(*)
