KETIK, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB M Hasanuddin Wahid menyampaikan Hari Guru Nasional 2023 yang jatuh detiap tanggal 25 November menjadi momentum membangkitkan semangat perbaikan pendidikan di Indonesia.
Ia mengatakan bahwa guru yang selalu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa harusnya menjadi perhatian prioritas pemerintah.
Sebab, guru adalah penentu arah pembangunan sumber daya manusia untuk mencetak generasi penerus yang intelek, dan berakhlak baik.
Sesuai tema Hari Guru Nasional tahun ini yakni Transformasi Guru Wujudkan Indonesia Maju, pemerintah perlu memahami permasalahan-permasalahan guru yang harus segera mendapat solusi.
Salah satunya adalah persoalan yakni kesejahteraan tenaga pendidik yang masih jauh dari kata cukup. Masalah turun menurun ini harus diputus agar guru mendapatkan sejahtera dan hak hidup yang layak.
"Masih banyak guru-guru swasta di pedesaan dan daerah pedalaman terutama madrasah yang honornya di bawah 500 ribu sebulan," tegas pria yang akrab disapa Cak Udin itu, Sabtu (25/11/2023).
Tak hanya itu, pemerintah hanya mendata jumlah guru honorer sebanyak 2,3 juta. Padahal, DPR menerima laporan 3,38 juta tenaga honorer tidak masuk dalam data tenaga honorer yang didata oleh pemerintah. Artinya, jika dijumlahkan, total data guru honorer di Indonesia tahun 2023 mencapai 5,6 juta.
Cak Udin menyayangkan pemerintah hanya menargetkan 1 juta guru untuk diangkat menjadi ASN PPPK. 1 juta guru honorer tersebut ditargetkan diangkat menjadi ASN PPPK paling lambat tahun 2024.
"Sedangkan sekarang masih 800 ribu guru honorer non ASN yang menjadi ASN PPPK tahun ini. Artinya masih banyak ketimpangan sosial di dunia pendidikan kita," ungkapnya.
Cak Udin juga menyinggung banyaknya guru swasta yang menjadi aset kebanggaan lembaganya namun ketika diterima PPPK langsung ditempatkan di sekolah negeri.
"Ini jelas merugikan sekolah tempat mengabdi sebelumnya. Mereka aset untuk mengembangkan kemajuan sekolahnya," kata Cak Udin.
Ia meminta pemerintah memprioritaskan guru yang telah mengabdi bertahun-tahun sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada kesejahteraan para guru.
Sebab, menurut Cak Udin, banyak guru yang sudah lama mengabdi tetapi tidak lulus seleksi PPPK. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memprioritaskan kesejahteraan dan pengabdian guru.
Pria yang juga Sekjen DPP PKB itu juga menyampaikan masih terjadi kesenjangan antara lembaga pendidikan swasta dan negeri, termasuk antara madrasah dan sekolah.
"Pemerintah harus hadir mengambil bagian untuk menyetarakan antara madrasah dan sekolah dan swasta dan negeri," pungkasnya. (*)
