DPRD Surabaya Minta Data Akurat untuk BLT Permakanan

Jurnalis: Shinta Miranda
Editor: Muhammad Faizin

18 Januari 2024 09:50 18 Jan 2024 09:50

Thumbnail DPRD Surabaya Minta Data Akurat untuk BLT Permakanan Watermark Ketik
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. (Foto: Shinta Miranda/Ketik.co.id)

KETIK, SURABAYA – DPRD Surabaya terus mendukung kelancaran penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Permakanan. Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti meminta Pemkot agar data penerima bantuan tersebut akurat.

Reni menjelaskan akurasi data itu sangat penting agar penerima BLT Permakanan yang bersumber dari RT/RW tepat sasaran. Sebab,  yang paling mengerti kondisi masyarakatnya itu adalah RT/RW.

"Boleh jadi ada warga yang tidak bisa mengelola Rp 200 ribu itu menjadi permakanan. Misalnya lansia yang hidup sendiri, bisa jadi lebih tepat (berupa bantuan) permakanan," kata Reni Astuti, Kamis (18/1/2024).

Politisi PKS ini menambahkan, penerima manfaat BLT ada yang lebih menghendaki permakanan, ada baiknya bantuan tersebut tetap ada. Melalui data dari program Permakanan dari Kemensos.

Selain itu bisa diambil dari dana bantuan lain melalui Dana Tak Terduga (DTT) dari APBD Surabaya.

"Termasuk jika ada yang lebih bermanfaat berupa bantuan permakanan, ya berupa permakanan saja," ungkap Reni

Karena itu data harus diperbarui. Pemerintah seharusnya tidak hanya menunggu dari laporan namun pemerintah berperan aktif.

"Jadi siapa yang harus aktif, ya pemerintah, tanpa warga meminta-minta. Oleh karena itulah, fakta kemiskinan ini harus terpotret secara nyata dan tersaji di dalam data kemiskinan secara baik,” ucap Caleg DPR RI ini.

Reni mengungkapkan dirinya sudah berdiskusi dengan Wali Kota Surabaya dan Kadinsos mengenai tidak boleh ada yang kelaparan di Kota Pahlawan.

"Saya berdiskusi dengan Pak Wali dengan Kepala Dinas Sosial, sepakat bahwa tidak boleh ada orang yang kelaparan, atau tidak tersentuh bantuan oleh pemerintah. Kalau memang itu bisa diberikan permakanan, kita bisa nyantolkan permakanan dari kemensos data ada. Kalau itupun gak bisa, kita pakai BTT (Belanja Tak Terduga),” jelas alumnus ITS ini. 

Reni juga minta pemkot memastikan tenaga penyedia makanan yang tidak lagi menerima order karena bantuan diganti tunai, harus tersentuh program Padat Karya. Agar penghasilannya tidak hilang kemudian masuk menjadi masyarakat keluarga miskin (gamis).

“Apakah saat ini beliau-beliau ini mendapatkan pendapatan yang setara, atau tidak jatuh, yang dulunya mungkin petukir, sekarang menjadi (apa),” jelasnya.

Ini penting untuk mengentas kemiskinan dari segala sisi, tidak hanya bantuan pada gamis tapi juga mencegah orang menjadi gamis.

“Kalau menurut saya, semuanya harus dilihat yang penyedia makanan bukan hanya gamis saja, tapi gamis juga prioritas tapi yang biasanya mendapatkan penghasilan tapi gak dapat, saya khawatir, dulunya gak gamis, kemudian menjadi gamis,” pungkas Reni. (*)

Tombol Google News

Tags:

DPRD Surabaya BLT permakanan Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti Bantuan Sosial Pemkot Surabaya Politisi PKS Caleg DPR RI