KETIK, SIDOARJO – Anak-anak usia emas adalah kekayaan bangsa yang tidak ternilai. Merekalah aset yang sangat berharga bagi sejarah Indonesia, bahkan dunia. Perjuangan para pendidik dan perhatian para wakil rakyat menentukan masa depan mereka.
Ibarat musyawarah keluarga, pertemuan antara ibu-ibu pengurus Himpaudi bersama pimpinan DPRD dan Komisi DPRD Sidoarjo berlangsung penuh harmoni. Para bunda PAUD menyampaikan beragam progam dan perjuangan untuk anak didik mereka. Macam-macam keinginan. Bapak-bapak wakil rakyat mendengarkannya dengan tekun. Sesekali terdengar tawa renyah.
Jumat siang (8/9/2023), rombongan pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) memang bertamu ke DPRD Sidoarjo. Ketua DPRD Sidoarjo H Usman MKes bahkan terlihat mengantar sebagian tamunya ke ruang rapat sisi barat.
Di sana, ada Ketua Komisi D Abdillah Nasih dan Sekretaris Komisi D Bangun Winarso. Beberapa anggota lain malah sudah menunggu sebelum puluhan pengurus Himpaudi Sidoarjo itu tiba. Ada Aditya Ninyatman, Wahyudin Zuhri, Ainun Jariyah, dan Thoriqul Huda. Lengkap dengan sajian minuman dan makanan. Sambutan yang ramah.
H Usman MKes membuka dan memimpin pertemuan. Dia mempersilakan para bunda PAUD itu menyampaikan materi audiensi organisasinya. Ketua Himpaudi Sidoarjo Chusnul Khotimah datang memimpin anggotanya dari seluruh Sidoarjo.
Begitu kesempatan dibuka, Chusnul pun melontarkan beragam unek-uneknya. Dia mulai dengan menyebut data-data lembaga dan kinerja bunda-bunda PAUD. Di Sidoarjo, lanjut dia, ada 826 lembaga PAUD dan sejenisnya. Yang terakreditasi mencapai 311 pada 2022 dan akan bertambah pada 2023.
Jumlah bunda PAUD mencapai 3 ribu pendidik. Latar belakangnya beragam. Dari lulusan SD, SMP, SMA, S-1, S-2, sampai S-3. Semua ingin mengabdi.
”Meskipun honornya rata-rata cuma Rp 100 ribu, Pak, kami tidak lari kerja ke pabrik,” ungkap Chusnul Khotimah. Para anggota dewan manggut-manggut. Kagum.
Rata-rata mereka mengabdi di lembaga PAUD nonformal. Sedangkan yang telah mendidik di lembaga formal punya penghasilan tersendiri. Namun, para bunda PAUD bersyukur karena sudah ada insentif dari pemerintah Rp 350 ribu.
”Tapi, ya kami lebih bersyukur lagi kalau insentifnya dinaikkan jadi Rp 500 ribu,” tambah Chusnul, disambut tawa hadirin.
Ada lagi? Chusnul menyampaikan pentingnya pelatihan bagi para bunda PAUD. Sudah sekitar seribu orang yang pernah ikut. Sedangkan 2 ribuan lainnya belum pernah. Sertifikat pelatihan itu bisa menjadi semacam ”diskon” bila mereka ingin kuliah PG PAUD. Dari 2 tahun bisa dikurangi hingga 1,5 tahun. Malah bisa cukup 1 tahun saja.
”Kami harap fasilitas dari Bapak-Bapak,” ungkap Chusnul lagi, disambut senyum Abdillah Nasih dan anggota lain Komisi D DPRD Sidoarjo.
Dengan sertifikasi itu, penghasilan bunda PAUD juga bisa meningkat. Terutama yang PAUD nonformal. Yang di bawah standar bisa naik jadi Rp 500 ribu. Di Mojokerto saja, honor bunda PAUD sudah Rp 750 ribu.
”Di Malang Kota malah sudah Rp 1 juta lho, Pak,” timpal bunda PAUD lainnya dengan nada berharap.
Insentif dari APBD itu sangat diharapkan. Itu pun, lanjut Chusnul, tidak dinikmati semata-mata oleh para bunda PAUD. Mereka masih mau urunan. Mengisi kas organisasi. Hasilnya dikumpulkan dan sudah menjadi sebidang lahan di kawasan Cemengkalang, Sidoarjo. Harganya Rp 550 juta. Sudah sertifikat hak milik. Tinggal mendirikan gedungnya.
”Kami mohon bantuan untuk pembangunannya,” ucapnya.
Ribuan bunda PAUD se-Sidoarjo berharap gedung itu akan menjadi rumah perjuangan mereka untuk istiqomah mendidik generasi bangsa. Sekarang, Himpaudi baru mampu menyewa rumah kecil. Kalau rapat terpaksa berdesakan.
”Empet-empetan, Pak,” celetuk seorang bunda PAUD.
Ada lagi permintaannya? Ada. Mereka menyatakan ingin status bunda PAUD nonformal diubah seperti guru TK. Selain itu, diberi fasilitas PBJS Ketenagakerjaan agar lembaga bisa memperoleh izin operasional. Berikutnya, para bunda PAUD berharap ada bantuan untuk peningkatan kompetensi. Pelatihan gratis.
”Kalau dapat sangu sekalian ya alhamdulillah,” tambah mereka hampir serentak.
Yang tidak kalah penting, imbuh Chusnul Khotimah, pada 30 September ini, Himpaudi Sidoarjo merayakan HUT yang jatuh setiap 31 Agustus. Acaranya jalan sehat dengan peserta 3 ribuan pendidik PAUD. Mereka berharap para anggota DPRD Sidoarjo mau memberikan hadiah sebagai sponsor.
”Misalnya, Pak Usman ngasih hadiah sepeda motor. Pak Nasih kulkas. Pak Bangun mesin cuci.”
Bagaimana tanggapan pimpinan dewan dan Komisi D?
Ketua DPRD H Usman MKes mengatakan sudah mencatat aspirasi para pendidik PAUD itu. Apa saja kebutuhan mereka. Dia mengucapkan terima kasih Himpaudi telah datang ke DPRD Sidoarjo. ”Aspirasi ibu-ibu semua akan saya sampaikan juga ke Pak Bupati Ahmad Muhdlor,” ungkapnya.
Abah Usman, sapaan H Usman MKes, menyatakan sangat mendukung perjuangan para bunda PAUD. Baik dalam memperjuangkan status maupun pembangunan ruang kelas.
”Bagaimanapun, anak-anak perlu tempat bermain dan belajar,” ungkap legislator PKB asal Kecamatan Sedati ini.
Abdillah Nasih tidak ketinggalan. Dia menyarankan agar aspirasi bunda PAUD itu juga disampaikan ke Ning Sasha, sapaan istri Bupati Ahmad Muhdlor.
”Kalau dengan Ning Sasha, malah bisa tuntas semua ini,” ungkapnya.
Cak Nasih, sapaan Abdillah Nasih, menyebutkan berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan Himpaudi untuk mewujudkan cita-cita perjuangan mereka. Salah satunya, mencermati anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasi Tembakau (DBHCHT). Di OPD-OPD (organisasi perangkat daerah), banyak dana itu yang belum teralokasikan.
”Kalau dikomunikasikan, semua akan selesai,” tambah legislator PKB asal Waru tersebut.
Legislator PAN Bangun Winarso pun menunjukkan jalan dan berbagai prosedur yang bisa ditempuh Himpaudi. Misalnya, akses dana hibah di Bakesbangpol Sidoarjo. Juga, peluang untuk peningkatan kesejahteraan mereka.
”Kami sangat apresiatif atas jerih payah panjenengan semua untuk anak-anak usia emas. Kami tampung dan kami perjuangkan,” ujar wakil rakyat asal Kecamatan Krian tersebut. (*)
