KETIK, SIDOARJO – Keluhan murid-murid dan Komite Sekolah SMP Negeri 2 Tanggulangin, Sidoarjo, telah lama sampai ke telinga DPRD Sidoarjo. Komisi D DPRD Sidoarjo juga berkali-kali membahas persoalan itu dengan instansi terkait di Pemkab Sidoarjo. Kapan diseriusi?
Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo H Bangun Winarso menyatakan setiap tahun persoalan SMPN 2 Tanggulangin itu dibahas. Baik kondisinya yang rawan banjir, antisipasi dan langkah-langkah mengatasinya, bahkan sampai rencana relokasinya. Komisi bidang kesejahteraan rakyat (kesra) di DPRD Sidoarjo itu sangat menaruh perhatian kepada SMPN 2 Tanggulangin.
”Setiap tahun dibahas dengan OPD. Mudah-mudahan segera bisa terakomodasi,” kata Bangun Winarso, legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Apa masalahnya? Bangun Winarso memastikan ada kendala anggaran jika ingin merelokasi SMPN 2 Tanggulangin. Sebab, ada program-program lain yang sedang direalisasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo. Yaitu, pembangunan sekolah baru SMPN 2 Tulangan dan SMPN 2 Prambon.
”Ada juga rencana relokasi SMPN 3 Waru dan SD di sana. Pemkab sudah punya lahan di kawasan Bungurasih,” kata wakil rakyat asal Kecamatan Krian tersebut.
Jadi, rencana relokasi SMPN 2 Tanggulangin masih bersamaan dengan program-program untuk membangun sekolah lainnya. Bisa jadi, kata Bangun Winarso, ada kendala anggaran untuk mewujudkan semuanya itu bersamaan.
Lantai koridor SMPN 2 Tanggulangin yang masih terendam air bah dari hujan dan luapan sungai pada Kamis (18/1/2024). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)
Informasi yang diperoleh Ketik.co.id menyebutkan, usulan relokasi SMPN 2 Tanggulangin itu telah muncul sejak 2020. Banjir pertama terjadi pada 2019. Setahun kemudian, pada 2020, terulang lagi. Wali murid, pemerintah desa, dan kecamatan kemudian mengirim surat ke Pemkab Sidoarjo. Intinya, perlu ada penanganan segera.
”Surat pertama kami kirim 2020. Sampai hilang suratnya,” ungkap sumber Ketik.co.id di Tanggulangin.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menegaskan, persoalan SMPN 2 Tanggulangin itu sudah beberapa tahun dibahas. Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong dan merekomendasikan penyelesaian yang serius dan tepat untuk SMPN 2 Tanggulangin.
Maksudnya, setiap tahun, diharapkan ada progres yang jelas jika memang berniat merelokasi SMPN 2 Tanggulangin sebagai solusi jangka panjang. Harus serius.
Misalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo harus melakukan kajian tentang lokasi dan studi kelayakan (feasibility study) di lokasi yang baru. Dinas pendidikan juga harus berkomunikasi intens dengan stakeholders terkait. Wali murid, komite sekolah, dan lain-lain.
”Kalau serius, otomatis buktinya adalah Dikbud Sidoarjo segera mencantumkan kegiatan itu dalam rencana kerjanya. Berikut anggarannya, tentu,” tegas legislator Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Sidoarjo tersebut.
Yang pasti, tambah Abdillah Nasih, Komisi D DPRD Sidoarjo telah merekomendasikan Dinas Pendidikan Sidoarjo agar kegiatan dan anggaran relokasi SMPN 2 Tanggulangin itu masuk rencana kerja dalam APBD 2024.
Sebelumnya diberitakan, SMPN 2 Tanggulangin bertahun-tahun kebanjiran. Murid-murid tidak tenang belajar. Air bah dari hujan dan luapan sungai menggenang setinggi tumit, bahkan lutut.
”Banjir di SMPN 2 Tanggulangin ini terjadi setiap musim hujan. Sudah 5 tahun terakhir,” ungkap Slamet Urip, ketua Komite Sekolah SMPN 2 Tanggulangin pada Sabtu (20/1/2024).
Akibat genangan air di kelas dan area sekolah itu, lanjut Slamet, pembelajaran tidak bisa berjalan maksimal. Apalagi, genangan air tidak segera surut. Berhari-hari menggenang, komite sekolah sudah berunding.
Hasilnya, para wali siswa telah mengajukan secara resmi permohonan relokasi SMPN 2 Tanggulangin. Surat disampaikan Maret 2023 lalu. Surat dikirim dari tingkat desa hingga ke pucuk pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.
Dari kepala SMPN 2 Tanggulangin, para desa (Kades) terdekat di wilayah Kecamatan Tanggulangin, kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Sidoarjo, kepala dinas Perkim Cipta Karya dan Tata Ruang Sidoarjo, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo.
”Surat tersebut juga kami tembuskan ke Bupati Sidoarjo dan ketua DPRD Sidoarjo,” tambah Slamet.
Surat itu berisi permintaan agar gedung SMPN 2 Tanggulangin direlokasi ke tempat yang lebih aman dan dan strategis di wilayah Tanggulangin. Selain itu, diberlakukan zona khusus terdampak banjir untuk anak-anak warga Desa Kedungbanteng, Banjarasri, Banjarpanji, Kalidawir, dan sekitarnya.
”Namun, sampai saat ini kami belum dapat info perkembangannya. Kami sangat berharap relokasi bisa segera dilakukan,” ungkap Slamet.
Surat dan usulan Komite Sekolah SMPN 2 Tanggulangin itu sudah sampai ke meja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Dr Tirto Adi MPd. Saat mengunjungi sekolah itu pada Kamis (18/1/2024), Tirto Adi menyatakan ada solusi jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk solusi jangka pendek, sudah ada anggaran Rp 1,2 miliar pada 2024 ini untuk meninggikan ruang kelas. Disdikbud juga memberikan sepatu boot untuk anak-anak. Total ada 1.000 sepatu boot. Sekitar 650 telah dibagikan tahun lalu. Sisanya juga segera dibagikan.
”Anak-anak ini sudah diberi sepatu boot karet. Inventaris sekolah. Jadi, walaupun banjir, pembelajaran tetap jalan," terang Tirto Adi.
Ada pula solusi jangka panjang. Tirto Adi menegaskan lagi wacana untuk merelokasi SMPN 2 Tanggulangin. Dua lokasi pilihan sudah muncul. Masing-masing Desa Putat dan Desa Gempolsari. Lahannya sedang dicari.
”Kami akan terus koordinasi dengan OPD terkait. Perlu dilakukan kajian dan feasibility study untuk mencari lahan pengganti. Yang pasti lokasinya tidak banjir lagi,” ungkap Tirto Adi.
Tirto memperkirakan, pada saat perubahan anggaran dan kegiatan (PAK) APBD 2024 nanti, penyusunan feasibily study (FS) relokasi SMPN 2 Tanggulangin bisa diajukan. Kira-kira lokasi mana yang paling mungkin menjadi pengganti SMPN 2 Tanggulangin saat ini, tentu bukan daerah yang rawan banjir.
”Kita kuatkan studi kelayakannya. Nanti kita laporkan ke Pak Bupati,” tegas Tirto Adi. (*)