KETIK, MADIUN – DPRD dan Pemkot Madiun resmi sepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2025 pada kamis malam (18/7) lalu.
Selanjutnya, KUA PPAS bakal dibawa dalam penyusunan R-APBD 2025 yang rencananya dibahas pada Juli–Agustus.
‘’KUA-PPAS sifatnya sementara. Nanti kami lihat program-program sebenarnya dalam penyusunan dan pembahasan APBD,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra.
Andi Raya menerangkan, ada empat program prioritas dalam nota kesepakatan itu.
Pertama, transformasi ekonomi melalui penguatan sektor ekonomi kreatif dan digital.
Kedua, peningkatan transformasi sosial melalui akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Ketiga, peningkatan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Keempat, akselerasi pembangunan infrastruktur berkualitas berbasis lingkungan dan berkelanjutan.
‘’Secara pembahasan, pembangunan SDM mulai pendidikan hingga keterampilan kami prioritaskan. Ini linier dengan program menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Termasuk bagian dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2025-2045,’’ terang Andi Raya.
Pembahasan APBD 2025 perlu segera dilakukan dan diselesaikan, lanjut Andi Raya.
Mengingat adanya transisi anggota DPRD lama dengan yang baru.
‘’Mudah-mudahan segera. Kami tidak ingin terlalu membebani kinerja anggota DPRD baru yang cukup berat. Kami tidak ingin program yang disusun meleset dari target,’’ tuntasnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto mengatakan, program-program prioritas akan terus digodok eksekutif.
Prioritas program tahun depan menurut Pj Wali Kota, tidak jauh dari upaya pembangunan pelayanan publik dan peningkatan SDM Kota Madiun.
‘’Ini masih proses pembahasan. masih naik turun (bisa berubah, Red) semuanya. Karena, rata-rata program harus dikonsultasikan dan hasil serapan aspirasi publik,’’ kata Eddy.
Eddy menambahkan, ada program pembangunan yang bersifat berkelanjutan harus masuk APBD 2025. Karena program yang ada saat ini belum sepenuhnya tuntas.
Misalnya Infrastruktur, pembangunan serta penataan trotoar pedestrian, pembangunan serta penyempurnaan lapak UMKM, pengentasan kawasan kumuh masih masuk prioritas. (*)
