KETIK, MALANG – Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang tingkatkan pelayanan bagi difabel. Akan ada satu bilik yang dikhususkan untuk pendampingan bagi difabel yang akan mengurus keperluan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka.
Hal tersebut disampaikan Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan. Bilik tersebut berada di dekat lift sehingga memudahkan akses bagi difabel.
"Kami siapkan di 2023 ini kami tenant khusus untuk difabel dan kaum rentan. Jadi nanti mereka kami layani di situ, lokasinya pas di depannya lift masuk ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka," ujarnya, Jumat (1/9/2023).
Penyiapan bilik tersebut sejalan dengan rencana renovasi MPP Merdeka untuk lebih ramah difabel. Sesuai yang dijelaskan oleh Arif, akan dilakukan penambahan fasilitas berupa lift dengan pagu anggaran sekitar Rp 100 juta.
Penyiapan fasilitas pendukung bagi difabel dan kaum rentan, termasuk arahan yang diberikan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
"Nanti kami siapkan untuk tempat duduknya, kamar mandi khusus difabel, kursi roda misalnya. Pelayanannya pun bukan mereka yang menghampiri tapi kami yang akan menghampiri mereka. Kami siapkan sarana dan prasarana yang mendukung," sambungnya.
Terdapat 50 anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) di Kota Malang yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Perizinan tersebut didominasi oleh usaha pijat refleksi yang tersebar di tiap kecamatan di Kota Malang.
"Ternyata mereka juga usahanya tidak hanya pijat, ada toko perancangan juga. Memang sebenarnya (mengisi) OSS itu tidak boleh dibantu. Tapi kebanyakan mereka ini belum menguasai. Nanti kami siapkan komputer yang menggunakan huruf braille," jelas Arif.
Menurut Arif, pergerakan dari tiap anggota Pertuni sangat luar biasa. Para anggota pertuni mampu menjalankan pekerjaan tanpa bergantung dengan orang lain.
"Kami di lapangan itu tahu sendiri keluh kesahnya bagaimana. Terus kami tanya, izinnya bagaimana. Mereka menjawab harus ke kelurahan, ke dinkes, baru ke kami (Disnaker PMPTSP). Saya tidak mau seperti itu maka kita potong dan persingkat mekanismenya," ujar Arif.(*)
